DSCN5556

Fraksi Partai Golkar Menerima Audiensi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

 

Pagi hari ini (1/9/2016), kami Fraksi Partai Golkar (FPG) menerima kunjungan Delegasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di ruang rapat FPG, Gedung Nusantara I DPR RI. KPI menyampaikan rekomendasi untuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN). Hadir sebagai perwakilan FPG yaitu saya, Ibu Marlinda Irwanti Poernomo, ibu Otje Djundjunan, juga dihadiri Tenaga Ahli FPG untuk Komisi IX. Rasa bangga menyelimuti kami, karena banyaknya kaum perempuan yang terus peduli dan memikirkan kepentingan kaum perempuan lain, khususnya menyangkut hak perlindungannya.

Dalam dokumen tertulisnya, secara khusus KPI mengusulkan Rekomendasi Kebijakan yang mengusung makna bahwa RUU PPILN harus sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional: “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara”.

Sejauh ini, publik sering mendapat kabar memprihatikan dari TKI yang bekerja di negara lain. Mereka kerap mendapat perlakuan tak manusiawi dari majikan. Dalam konsteks ini, negara dituntut hadir menyelesaikan persoalan TKI.

KPI berharap RUU PPILN yang akan menggantikan Undang-undang No: 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKIKLN) dapat memperkuat aspek perlindungan bagi Pekerja Indonesia dan keluarganya sejak pra penempatan, sekurang-kurangnya mengadopsi aspek-aspek perlindungan yang diatur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

Dalam kesempatan audiensi ini, KPI juga menyampaikan keluhan dari para TKI/TKW yang mendapatkan gaji lebih rendah dari kesepakatan awal. Bahkan, menurut laporan KPI, terdapat TKI yang sedang sakit dan ingin kembali ke tanah air, justru mendapat denda sebesar dua puluh delapan juta rupiah. Atas berbagai masalah ini, KPI menyayangkan minimnya perhatian Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang memonitoring TKI/TKW di negara lain.

Inti dari rekomendasi KPI diantaranya harapan untuk perumusan ulang RUU PPILN, khususnya dalam bab tentang perlindungan pekerja Indonesia, agar lebih nyata dan operasional dalam memberikan perlindungan bagi pekerja Indonesia, pada masa pra penempatan, masa penempatan dan masa pasca  penempatan.

Bahan terkait pertemuan tersebut dapat di download pada link di bawah ini :

 

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi