Merah

DPR Tolak KPU Gunakan Dana CSR

 

Jakarta- Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian menyebut sejumlah keputusan yang disepakati dalam rapat antara DPR, KPU, Bawaslu dan Depdagri Selasa (22/8) malam. Hal yang disepakati di antaranya PKPU tentang pilkada di daerah istimewa dan khusus.

“Pasal 27 PKPU tersebut mengatur ketentuan syarat pencalonan orang asli Papua di Papua. DPR dan pemerintah menyepakati agar syarat tersebut diserahkan ke Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan merujuk UU 21/2001 tentang Otonomi Papua,” jelas Hetifah.

Politisi Golkar itu menambahkan, masih berkenaan dengan PKPU tentang Pilkada di daerah istimewa dan khusus, Pasal 10 yang mengatur syarat Pilkada di Aceh harus memerhatikan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Terkait dengan PKPU tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Pada pasal 16 mengatur bahwa pendidikan pemilih yang dilakukan KPU dapat menggunakan dana CSR seperti BUMN, BUMD, BUM swasta dan lainnya.

“Tapi ketentuan ditolak anggota DPR karena ditakutkan dapat mengurangi kemandirian KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Salah satu yang dicontohkan adalah pendidikan pemilih dengan fasilitas Rumah Pintar Pemilu yang dibuat KPU. Jika ini didanai CSR, dikhawatirkan mengurangi kemandirian KPU,” katanya.

*) sumber : beritasatu

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamualaikum wr wb Selamat malam Bu mohon maaf mengganggu aktivitasnya. perkenalkan saya Derviansyah dari fakultas kehutanan Unmul dan LEM Sylva Mulawarman.Prihal saya menghubungin ibu.Saya ingin bersilaturahmi jika ibu tidak ada kesibukan .Mohon maaf sebelumnya saya mengubungin ibu lewat Instagram Terimakasih bu

  2. Kami Warga Kota Samarinda, Yth. Ibu Hetifah Sampaikan suara kami kepada bpk. Walikota Samarinda bahwa kami merindukan kota layak, Indah dan bersih agar bisa menghapus sebagai icon kota semrawuk di Kalimantan

Lihat semua aspirasi