Merah

DPR Tolak KPU Gunakan Dana CSR

 

Jakarta- Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian menyebut sejumlah keputusan yang disepakati dalam rapat antara DPR, KPU, Bawaslu dan Depdagri Selasa (22/8) malam. Hal yang disepakati di antaranya PKPU tentang pilkada di daerah istimewa dan khusus.

“Pasal 27 PKPU tersebut mengatur ketentuan syarat pencalonan orang asli Papua di Papua. DPR dan pemerintah menyepakati agar syarat tersebut diserahkan ke Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan merujuk UU 21/2001 tentang Otonomi Papua,” jelas Hetifah.

Politisi Golkar itu menambahkan, masih berkenaan dengan PKPU tentang Pilkada di daerah istimewa dan khusus, Pasal 10 yang mengatur syarat Pilkada di Aceh harus memerhatikan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Terkait dengan PKPU tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Pada pasal 16 mengatur bahwa pendidikan pemilih yang dilakukan KPU dapat menggunakan dana CSR seperti BUMN, BUMD, BUM swasta dan lainnya.

“Tapi ketentuan ditolak anggota DPR karena ditakutkan dapat mengurangi kemandirian KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Salah satu yang dicontohkan adalah pendidikan pemilih dengan fasilitas Rumah Pintar Pemilu yang dibuat KPU. Jika ini didanai CSR, dikhawatirkan mengurangi kemandirian KPU,” katanya.

*) sumber : beritasatu

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  2. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  3. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

Lihat semua aspirasi