Merah

DPR Tolak KPU Gunakan Dana CSR

 

Jakarta- Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian menyebut sejumlah keputusan yang disepakati dalam rapat antara DPR, KPU, Bawaslu dan Depdagri Selasa (22/8) malam. Hal yang disepakati di antaranya PKPU tentang pilkada di daerah istimewa dan khusus.

“Pasal 27 PKPU tersebut mengatur ketentuan syarat pencalonan orang asli Papua di Papua. DPR dan pemerintah menyepakati agar syarat tersebut diserahkan ke Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan merujuk UU 21/2001 tentang Otonomi Papua,” jelas Hetifah.

Politisi Golkar itu menambahkan, masih berkenaan dengan PKPU tentang Pilkada di daerah istimewa dan khusus, Pasal 10 yang mengatur syarat Pilkada di Aceh harus memerhatikan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Terkait dengan PKPU tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Pada pasal 16 mengatur bahwa pendidikan pemilih yang dilakukan KPU dapat menggunakan dana CSR seperti BUMN, BUMD, BUM swasta dan lainnya.

“Tapi ketentuan ditolak anggota DPR karena ditakutkan dapat mengurangi kemandirian KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Salah satu yang dicontohkan adalah pendidikan pemilih dengan fasilitas Rumah Pintar Pemilu yang dibuat KPU. Jika ini didanai CSR, dikhawatirkan mengurangi kemandirian KPU,” katanya.

*) sumber : beritasatu

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

  2. Selamat Hari Kartini untuk Ibu Hetifah Semangat dan Teruslah mendorong keterlibatan peran perempuan dalam keterwakilannya di Parlemen. Sebab tanpa perempuan, maka demokrasi kita masih stagnan. Salam Kartini Indonesia !!! Selamat Berjuang ! Selamatkan Perempuan Indonesia dari Ketertindasan...

Lihat semua aspirasi