DPR: Sosialisasi Pemerintah Sangat Minim

Rabu, 29 Desember 2010

JAKARTA, KOMPAS.com – Kalau Rp 16, 2 triliun dana bantuan operasional sekolah (BOS) bisa terjamin pengelolaannya di daerah pada 2011 nanti, angka itu tentu cukup signifikan untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Tinggal kini, apakah perubahan pencairan langsung dana BOS oleh daerah tersebut semakin membuat pemerintah serius mempersiapkan pengawasannya atau justeru sebaliknya?

“Beberapa waktu lalu saya kebetulan ke Ternate, ternyata pihak dinas pendidikan di sana tidak punya juknisnya. Mereka bingung mekanisme pencairan dana BOS ini akan seperti apa,” kata anggota Komisi X DPR RI Ir Hetifah Sjaifudian kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (29/12/2010).

“Saya kemudian tanya ke pihak pusat informasi dan humas (PIH) Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta, ternyata menurut mereka sama saja dengan mekanisme pengelolaan BOS yang dulu-dulu. Lho, kalau begini bagaimana masyarakat bisa mengawasi jika mereka sendiri tak tahu mekanismenya dengan jelas,” tegasnya.

Hetifah mengatakan, perubahan mekanisme penyaluran dana BOS dari Kementerian Keuangan langsung ke pemerintah kabupaten/kota melalui rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2011 merupakan satu perubahan kebijakan yang cukup signifikan. Untuk itu, perubahan pada mekanisme pengawasannya juga mesti dipersiapkan dan diperkuat dari sebelum-sebelumnya agar tak lagi menimbulkan penyimpangan dan korupsi.

“Intinya, sosialisasinya sangat kurang sekali untuk menerapkan kebijakan ini di daerah. Nantinya, apa yang harus diawasi, masyarakat mungkin juga tidak tahu,” ujarnya.

“Ok, kalau memang informasi dana BOS itu akan ditempel di papan pengumuman di sekolah, tapi apakah semua sekolah punya. Lalu, ke mana masyarakat mau melaporkannya,” tambahnya.

Dia menuturkan, jika tanpa adanya perubahan dalam pengawasan yang dipersiapkan dengan baik, DPR akan sangat sulit memonitor pengelolaan dana BOS di daerah. Selama ini, kata Hetifah, Komisi X DPR sendiri sudah menerima banyak pengaduan dari daerah.

“Seharusnya informasi yang tersedia akurat sehingga kita bisa cek langsung status dana BOS dan berapa yang sudah tersalurkan atau belum,” ujarnya.

Hetifah berharap, pemerintah (Kemdiknas bersama-sama dan Dinas Pendidikan Daerah) bisa menetapkan satu mekanisme pengawasan yang baik, transparan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggung jawabkan. Ia sendiri mengaku belum yakin, terutama kepada pemerintah pusat atau Kemdiknas, sudah punya satu sistem pengawasannya.

“Kami minta pusat bisa memberikan laporan dan membuka informasi itu. Sistem inilah yang seharusnya dipikirkan untuk segera dibangun sebelum kebijakan transfer BOS ke daerah diterapkan,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, mekanisme penyaluran dana BOS akan mengalami perubahan pada 2011 mendatang. Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh mengatakan, mekanisme penyaluran dana BOS tidak lagi melalui Kementrian Pendidikan Nasional. Dana sebesar Rp 16,2 triliun itu langsung disalurkan oleh Bendahara Negara ke kas APBD Kabupaten/Kota untuk kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah di bawahnya.

“Kalau 2005 dan 2010 melalui Kemendiknas dandisampaikan ke sekolah-sekolah. Maka di tahun 2011 tidak lagi seperti itu,” ujar Mendiknas dalam jumpa pers di kantor Kemdiknas, Jakarta, Senin (27/12/2010).

Laporan wartawan Kompas.com M.Latief

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi