DPR: Sosialisasi Pemerintah Sangat Minim

Rabu, 29 Desember 2010

JAKARTA, KOMPAS.com – Kalau Rp 16, 2 triliun dana bantuan operasional sekolah (BOS) bisa terjamin pengelolaannya di daerah pada 2011 nanti, angka itu tentu cukup signifikan untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Tinggal kini, apakah perubahan pencairan langsung dana BOS oleh daerah tersebut semakin membuat pemerintah serius mempersiapkan pengawasannya atau justeru sebaliknya?

“Beberapa waktu lalu saya kebetulan ke Ternate, ternyata pihak dinas pendidikan di sana tidak punya juknisnya. Mereka bingung mekanisme pencairan dana BOS ini akan seperti apa,” kata anggota Komisi X DPR RI Ir Hetifah Sjaifudian kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (29/12/2010).

“Saya kemudian tanya ke pihak pusat informasi dan humas (PIH) Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta, ternyata menurut mereka sama saja dengan mekanisme pengelolaan BOS yang dulu-dulu. Lho, kalau begini bagaimana masyarakat bisa mengawasi jika mereka sendiri tak tahu mekanismenya dengan jelas,” tegasnya.

Hetifah mengatakan, perubahan mekanisme penyaluran dana BOS dari Kementerian Keuangan langsung ke pemerintah kabupaten/kota melalui rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2011 merupakan satu perubahan kebijakan yang cukup signifikan. Untuk itu, perubahan pada mekanisme pengawasannya juga mesti dipersiapkan dan diperkuat dari sebelum-sebelumnya agar tak lagi menimbulkan penyimpangan dan korupsi.

“Intinya, sosialisasinya sangat kurang sekali untuk menerapkan kebijakan ini di daerah. Nantinya, apa yang harus diawasi, masyarakat mungkin juga tidak tahu,” ujarnya.

“Ok, kalau memang informasi dana BOS itu akan ditempel di papan pengumuman di sekolah, tapi apakah semua sekolah punya. Lalu, ke mana masyarakat mau melaporkannya,” tambahnya.

Dia menuturkan, jika tanpa adanya perubahan dalam pengawasan yang dipersiapkan dengan baik, DPR akan sangat sulit memonitor pengelolaan dana BOS di daerah. Selama ini, kata Hetifah, Komisi X DPR sendiri sudah menerima banyak pengaduan dari daerah.

“Seharusnya informasi yang tersedia akurat sehingga kita bisa cek langsung status dana BOS dan berapa yang sudah tersalurkan atau belum,” ujarnya.

Hetifah berharap, pemerintah (Kemdiknas bersama-sama dan Dinas Pendidikan Daerah) bisa menetapkan satu mekanisme pengawasan yang baik, transparan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggung jawabkan. Ia sendiri mengaku belum yakin, terutama kepada pemerintah pusat atau Kemdiknas, sudah punya satu sistem pengawasannya.

“Kami minta pusat bisa memberikan laporan dan membuka informasi itu. Sistem inilah yang seharusnya dipikirkan untuk segera dibangun sebelum kebijakan transfer BOS ke daerah diterapkan,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, mekanisme penyaluran dana BOS akan mengalami perubahan pada 2011 mendatang. Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh mengatakan, mekanisme penyaluran dana BOS tidak lagi melalui Kementrian Pendidikan Nasional. Dana sebesar Rp 16,2 triliun itu langsung disalurkan oleh Bendahara Negara ke kas APBD Kabupaten/Kota untuk kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah di bawahnya.

“Kalau 2005 dan 2010 melalui Kemendiknas dandisampaikan ke sekolah-sekolah. Maka di tahun 2011 tidak lagi seperti itu,” ujar Mendiknas dalam jumpa pers di kantor Kemdiknas, Jakarta, Senin (27/12/2010).

Laporan wartawan Kompas.com M.Latief

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamualaikum wr wb Selamat malam Bu mohon maaf mengganggu aktivitasnya. perkenalkan saya Derviansyah dari fakultas kehutanan Unmul dan LEM Sylva Mulawarman.Prihal saya menghubungin ibu.Saya ingin bersilaturahmi jika ibu tidak ada kesibukan .Mohon maaf sebelumnya saya mengubungin ibu lewat Instagram Terimakasih bu

  2. Kami Warga Kota Samarinda, Yth. Ibu Hetifah Sampaikan suara kami kepada bpk. Walikota Samarinda bahwa kami merindukan kota layak, Indah dan bersih agar bisa menghapus sebagai icon kota semrawuk di Kalimantan

Lihat semua aspirasi