WhatsApp Image 2017-08-01 at 13.51.08

DPR Bahas Perppu Ormas Setelah Reses

 

Jakarta – Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan, Perppu tentang ormas akan dibahas setelah masa reses yang berakhir pada 15 Agustus 2017 mendatang.

“Belum dibahas di masa sidang ini. Kita akan bahas di sidang akan datang. Hari ini kita akan gelar penutupan masa sidang,” ujar Amali, Rabu (26/7).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, masing-masing fraksi sudah memiliki draft Perppu Ormas untuk dibahas di internal fraksi. Sehingga diharapkan setelah masa reses usai langsung bisa diambil keputusan.

“Saya kira di fraksi masing-masing sudah membahas Perppu itu internal. Saat masa sidang dimulai sudah bisa diambil keputusan,” katanya.

DPR, kata Amali, hanya bisa memberikan pendapat apakah menerima atau menolak Perppu. DPR tidak akan membahas terlalu jauh karena Perppu itu sifatnya mendesak.

Anggota Komisi II DPR lainnya Hetifah Sjaifudian mengatakan, beberapa waktu berselang komisi II masih fokus pada penyelesaian RUU pemilu. Namun setelah reses dan masuki masa sidang 15 Agustus yang akan datang Komisi II akan fokus pada pembahasan Perrpu Ormas..

“Perppu belum dibahas di komisi II. Biasanya, kalau presiden mau mengeluarkan Perppu, disampaikan terlebih dahulu ke DPR, lalu baru akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Ini sebagaimana diatur dalam UUD pasal 22,” kata Hetifah.

*) sumber : Beritasatu.com

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  2. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  3. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

Lihat semua aspirasi