Diskusi Stakeholder Evaluasi Pelaksanaan BOS 2011

Jakarta, 22/7 — Pemerintah harus memperkuat pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dana BOS. Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi tentang mekanisme penyaluran dan peruntukan dana BOS serta pelibatan dan pemberdayaan masyarakat (stakeholder pendidikan & orangtua). Untuk mengukur dampak BOS terhadap kualitas atau mutu pendidikan, pemerintah dituntut memiliki kerangka evaluasi yang memadai. Sehingga kebijakan BOS benar-benar dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan amanah konstitusi maupun target pencapaian MDGs yang menjamin pendidikan dasar bagi warga negara.

Demikian diantara beberapa kesimpulan dalam Diskusi Stakeholder Pendidikan, Evaluasi Pelaksanaan BOS Semester pertama Tahun Anggaran 2011, yang diadakan oleh Pattiro di Jakarta, kemarin (21/7). Iskandar, Koordinator Advokasi Pattiro,  memaparkan 8temuan Pattiro menyangkut BOS. Temuan tersebut mencakup (1) tujuan kebijakan, (2) instrumen fiskal, (3) standar satuan biaya, (4) sumber pendanaan, (5) tata kelola keuangan daerah, (6) peraturan pelaksanaan, (7) transfer ke daerah, (8) tata kelola daerah.

Selain 8 temuan tersebut, Iskandar mengungkapkan 6 titik rawan dalam penyaluran dana BOS. Dimulai dari pendataan siswa yang diantaranya rawan di-mark-up agar sekolah mendapatkan alokasi yang lebih besar. Kurangnya sosialisasi regulasi BOS yang menyebabkan keterlambatan penyaluran dari daerah ke sekolah. Sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang efektif pun membuat masyarakat di daerah sulit mengontrol penggunaan dana BOS. Titik rawan lainnya adalah penempatan dana BOS di rekening kas daerah.

Proses penyaluran kepada sekolah pun rawan digunakan oleh kepala daerah atau kepala dinas dan UPTD untuk mengambil manfaat politik atau ekonomi tertentu. Titik rawan berikutnya, terletak pada pembelanjaan di sekolah. Titik rawan terakhir temuan Pattiro adalah pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah.

Busi Susetyo dari Ditjen Pendidikan Dasar Kemdiknas mengatakan bahwa perubahan pola penyaluran dana BOS yang dimulai tahun ini didasari oleh paradigma desentralisasi. Budi juga mengakui bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi. Terutama yang berkaitan dengan keterlambatan sekolah dalam menerima dana BOS dari pemerintah daerah. “Banyak daerah yang takut dengan sanksi akibat kekurangpahamannya tentang regulasi dana BOS yang masuk dalam pos dana penyesuaian. Padahal sudah ada Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dan Mendiknas yang mangatur transfer dana BOS dari kas daerah ke sekolah. Mendagri pun menerbitkan Permen Nomor 21 Tahun 2011 pada tanggal 23 Mei kemarin untuk memperjelasnya,” ujar Budi.

Masih menurut Budi, daerah yang tercatat menyalurkan dana BOS paling cepat juga punya catatan tersendiri. “Bagi Kemdiknas daerah-daerah tersebut adalah pahlawan. Namun, Kemenkeu juga memberi catatan bahwa LPJ daerah yang bersangkutan juga masih bermasalah.”

Dalam Diskusi tersebut juga terungkap banyak komplain dari orangtua. “BOS tidak otomatis mengurangi atau bahkan malah menghilangkan biaya pendidikan. Justru yang dirasakan banyak pungutan yang dikenakan oleh sekolah,” ungkap Jumono dari Kelompok Orangtua Peduli Pendidikan.

Sejumlah catatan mengenai evaluasi desentralisasi pendidikan juga mengemuka dalam diskusi. Beberapa peserta berpendapat bahwa pendidikan sebaiknya menjadi urusan pusat supaya jangkauan dan kontrol pemerintah terhadap program lebih kuat. Di samping itu untuk menghindari adanya politisasi oleh kepala daerah yang banyak terjadi di berbagai tempat.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Terima kasih banyak bapak Harmen Batubara, atas dukungan melalui tulisannya. Kita membutuhkan orang-orang seperti bapak agar kedepan, segala permasalahan perbatasan dapat segera diselesaikan.

  2. Assalamu alaikum wr wb Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Ibu terhadap perbatasan, khususnya Kaltara. Sejak lama kami belum lagi menemukan Tokoh yang mengusung masalah-masalah perbatasan dalam tugas tugasnya. Karena itu kami menurunkan sebuah tulisan dengan judul: http://www.wilayahperbatasan.com/hetifah-syaifudian-kalau-bnpp-nggak-mampu-bubar-saja/ Mohon maaf kalau ibu kurang berkenan, karena tanpa konsultasi terlebih dahulu. Kami sejak tahun 2009 telah menjadi penyambung lidah masalah-masalah perbatasan ke siapa saja yang berkenan mau mendengarkannya. Kami juga ada di www.bukuperbatasan.com sebuah upaya mengangkat masalah perbatasan dalam dunia literasi. Juga kami ada di www.wilayahpertahanan.com suatu upaya untuk memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan. Semoga Ibu diberi kesehatan, kekuatan sehingga dapat terus mengelaborasi masalah masalah perbatasan biar suatu saat wilayah itu benar-benar jadi etalase bangsa, menjadi halaman depan bangsa-salam dari kami www.wilayahperbatasan.com

  3. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bu Hetifah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi meskipun dalam situasi yang berbeda. Saya Ari Wibowo warga Samarinda Kaltim mantan Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Islam Samarinda yang kini sudah diambil kembali oleh Pemprov Kaltim. Saya pernah bertemu ibu ketika berkunjung ke RSI Samarinda sekitar tahun 2014 kalau tidak keliru. Alhamdulillah bu, sekarang ibu bisa kembali duduk menjadi anggota DPR RI dimana pemilu yang lalu pun saya memilih ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan situasi ekonomi Kaltim dan Kaltara saat ini dimana ibu juga merasa prihatin dengan kondisi perbatasan khususnya. 1. Jika melihat neraca perdagangan Kaltim yang dirilis oleh BPS, mungkin semua pihak khususnya pemerintah daerah akan berbesar hati karena neraca perdagangannya selalu surplus luar biasa karena dalam perhitungan neraca perdagangan termasuk didalamnya adalah ekspor migas dan minerba. Pernahkah kita berpikir bahwa sektor migas dan minerba lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat saja ?. Jadi menurut saya, sebaiknya sektor tersebut tidak perlu diperhitungkan guna mengetahui kemandirian masyarakat Kaltim. 2. Sebagai anggota masyarakat Kaltim, saya sangat prihatin terhadap potensi daerah yang tidak dikembangkan sedemikian rupa sehingga Kaltim menjadi wilayah yang rentan terhadap tekanan ekonomi. Sebagai contoh sekitar tahun 2011-2012 harga batubara dunia mengalami penurunan yang tajam sampai-sampai banyak pengusaha batubara gulung tikar. Dampaknya mulai terasa pada 2014 dimana arus penumpang di bandara Sepinggan Balikpapan turun drastis hingga mencapai 50% dan sektor-sektor penunjang juga otomatis mengalami penurunan akibat "Multiplier effect" dan juga mengalami kebangkrutan. Itulah gambaran Kaltim yang sesungguhnya. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam namun masyarakatnya tidak mampu menghadapi perubahan global. Ibu bisa bayangkan kalau 80% - 90% bahan kebutuhan pokok Kaltim harus didatangkan dari propinsi lain. Mulai dari beras, gula, minyak makan, sayur mayur, daging sapi, dll. Ibarat keluarga, Kaltim adalah konsumen yang seksi, segala kebutuhan pokoknya harus didatangkan dari luar. Ini semua tidak terlepas dari peran seorang Kepala Daerah yang kurang mempunyai sense of entrepreneurship mulai jaman banjir cup, sawit dan terakhir batubara. Kita bandingkan dengan tetangga kita di Sulawesi Selatan. Hampir 60% kebutuhan pokok Kaltim didatangkan dari Prov. Sulsel dan sisanya didatangkan dari provinsi lain, sementara apa yang dijual Kaltim keluar daerah ? Hampir 90 % hanya berasal dari sektor migas dan minerba. Itupun hasilnya tidak kembali ke Kaltim karena sebagian besar hasilnya hanya lari ke pusat saja dan ke luar negeri. Contoh seperti Banpu dan KPC yang menguasai sektor batubara di Kaltim adalah perusahaan milik Thailand dan Australia. Saran saya ibu sebagai wakil kami di DPR RI adalah memberikan advise kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya selain sektor migas dan minerba serta sawit. Bagaimana orang lain mau datang ke Kaltim bukan hanya sekedar mencari penghidupan sebagai buruh disektor tersebut, melainkan datang membawa modal untuk mengembangkan sektor-sektor lainnya seperti pariwisata, pertanian, kehutanan, industri logam dasar, industri kimia dasar dll. Dulu sewaktu saya masih sekolah dibangku Sekolah Dasar, Guru saya menerangkan bahwa Samarinda sangat terkenal dengan produksi sarungnya, bahkan sarung samarinda bisa masuk dalam botol. Luar biasa sekali karena saat itu saya belum bisa membayangkan seperti apa bentuk sarungnya karena sangat mahal kata guru saya. Mengapa hal semacam ini kurang mendapat perhatian pemerintah ? Kemudian produksi buah Naga di Kaltim sangat terkenal manis dibanding dari daerah lain. Kenapa pemerintah tidak mendorong atau mendatangkan investor untuk mengolah lebih lanjut buah naga menjadi sesuatu yang khas seperti sirup markisa dari Sulsel. Setiap orang datang kesana selalu ingin membeli sirup markisa karena rasanya yang sangat khas dan disukai oleh banyak orang. Di Kuala Lumpur Malaysia saya pernah masuk mesjid Negara yang dijadikan salah satu ikon wisata religi negeri Jiran. Begitu banyak wisatawan mancanegara khususnya yang non muslim sengaja datang kesana untuk melihat dari dekat kehidupan umat Islam Malaysia. Mengapa Islamic Center Samarinda yang jauh lebih megah, mewah dan lebih besar belum bisa dijadikan pusat wisata religi Kaltim seperti halnya mesjid Negara?. Lalu bagaimana dengan Pulau Kumala, Pulau Derawan dan pusat-pusat wisata Kaltim lainnya ? Sekali lagi ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah yang kurang mau membangun infrastruktur di Kaltim. Mohon maaf ibu, masih banyak hal produktif yang dapat di explore lebih jauh dari bumi kaltim. Semoga masukan ini bermanfaat. Terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb Mulyono Ari WIbowo Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. 5 No. 18, RT. 10. Samarinda 75123 Telp. 081254866637

Lihat semua aspirasi