2013-07-rule-of-law

Demokrasi dan Penegakan Hukum

Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Swedia akhir Mei lalu meninggalkan sebuah catatan menarik. Presiden SBY mengatakan berharap bisa memetik pelajaran dari Swedia dalam membangun demokrasi yang lebih matang di Indonesia. Demokrasi, menurut presiden, tidak mungkin hanya dibangun atas dasar kebebasan, tetapi harus diikuti dengan penegakan hukum (rule of law) (Media Indonesia, 29/5).

Apa yang disampaikan presiden sebetulnya hal yang berkaitan dengan cara pandang baru dalam kajian tentang demokrasi. Selama ini, demokrasi dilihat dari kacamata transitologis. Artinya, demokrasi di sebuah negara berada dalam pisau analisis tahapan dan proses menuju sebuah negara yang demokratis (baca: demokratisasi). Polanya yaitu diawali dari kejatuhan sebuah rezim yang otoriter, kemudian terjadi transisi demokrasi, yang kemudian dapat (namun tidak selalu) berujung pada konsolidasi demokrasi.

Padahal, cara pandang seperti itu sudah mulai banyak ditinggalkan oleh ilmuwan politik. Menurut Subono dan Darmawan (2013), jika sebelumnya ilmuwan-ilmuwan seperti Guillermo O’Donnell, Samuel Huntington, dan Larry Diamond, termasuk yang mendukung argumentasi transisi sebuah negara menjadi negara demokratis yang berujung pada konsolidasi demokrasi, yang menarik adalah, tokoh-tokoh di atas itu sendiri yang belakangan mengkritik dan meragukan konsolidasi demokrasi.

Guillermo O’Donnell, misalnya, dalam tulisannya yang berjudul Illusions About Consolidation (1996), menegaskan bahwa tidak ada teori yang bisa memberikan penjelasan memadai mengenai kenapa dan bagaimanakah sebuah negara yang pemilunya telah terlembagakan akan “menyelesaikan” skenario setting institusional mereka, atau bahkan “terkonsolidasi”.

Ilmuwan lain, Samuel P Huntington, juga pernah mengintroduksi gagasan besarnya yang mempertanyakan konsolidasi demokrasi dalam tulisannya yang berjudul After Twenty Years: The Future of Third Wave (1997) di Journal of Democracy.

Di artikel tersebut Huntington menyebutkan “…it is impossible clearly to specify when a democracy has become “consolidated”…”.

Tak mau kalah dengan O’Donnell dan Huntington, Larry Diamond dalam makalahnya yang berjudul Is The Third Wave of Democratization Over?: An Empirical Assesment (1997), mencoba menyampaikan bahwa dengan bertambahnya jumlah negara demokrasi dan secara keseluruhan tingkat demokratisnya negara-negara di dunia bertahan selama masa tertentu, Diamond mengatakan adalah masuk akal untuk membuat kesimpulan bahwa sebuah gelombang demokratisasi hampir berakhir.

Singkatnya, ada cara pandang baru sebagai “pengganti” perspektif konsolidasi demokrasi. Cara pandang yang dimaksud ialah perspektif kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi menurut Diamond dan Morlino adalah demokrasi yang menyediakan untuk warga negaranya tingkatan yang tinggi untuk kebebasan, persamaan politik, dan kontrol rakyat terhadap kebijakan publik dan pembuat kebijakan melalui institusi mapan yang memiliki legitimasi dan berjalan secara hukum (Diamond dan Morlino, 2005: xi).

Kualitas demokrasi memiliki sejumlah indikator berupa dimensi, yaitu dimensi prosedural, substansi, dan hasil. Penegakan hukum, dengan berbagai macam jenis penamaannya di berbagai sumber, merupakan salah satu indikator dari kualitas demokrasi di sebuah negara. Penegakan hukum masuk ke dalam kategori dimensi prosedural.

Penting

Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai bahwa semua warga negara adalah sama di hadapan hukum, dan hukum itu sendiri bersifat jelas, diketahui oleh publik, universal, stabil, non-retroaktif, dan secara adil dan konsisten diterapkan di seluruh warga negara oleh pengadilan yang independen (Diamond dan Morlino, 2005).

Dalam konteks Indonesia, di mana demokrasi sering kali disempitkan dengan kebebasan dan pemberian hak (politik) terhadap setiap warga negara, jelas memerlukan penegakan hukum.

Tindak kekerasan dalam kasus di Palopo pada saat pelaksanaan pilkada di daerah itu (Maret 2013), bentrokan di Musi Rawas yang bermuara pada desakan agar pemekaran daerah mereka segera dikabulkan (April 2013), dan di Muna di mana seorang pengurus PAN berkelahi sampai menyebabkan rekan satu partainya meninggal (Mei 2013), jelas harus diberikan sanksi yang adil berdasarkan hukum yang berlaku. Begitu juga dengan perilaku korupsi yang dipertontonkan kepada publik terutama oleh para elite politik dalam konteks penyalahgunaan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Pertanyaan berikutnya: mengapa hukum penting untuk ditegakkan bersamaan dengan implementasi dari demokrasi? Pertama, efek dari penegakan prinsip penegakan hukum. Menurut Weingast (1997), hukum akan ditegakkan dengan sendirinya jika kedaulatan dari penegakan hukum memengaruhi semua subjek secara setara dan secara bersamaan.

Dalam bahasa sederhana, penegakan hukum akan membuat hukum begitu dihormati dan secara simultan akan menimbulkan efek jera untuk seluruh warga negara. Harapannya ialah masyarakat yang menghormati hukum tidak hanya mengedepankan hak dan kebebasan politik diri sendiri dan atau kelompoknya saja, melainkan juga hak dan kebebasan politik orang dan atau kelompok lain.

Kedua, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh politikus. Politikus bisa saja mengintervensi penegakan hukum karena kekuasaan yang dimilikinya, jika di negara tempat politikus tersebut bernaung implementasi dari penegakan hukum bersifat lemah. Jose Maria Maravall dalam buku berjudul Democracy and The Rule of Law (2003) membuat sebuah ilustrasi yang sangat menarik berkaitan dengan pentingnya penegakan hukum.

Menurutnya, diasumsikan saja bahwa politikus ingin kembali menduduki jabatannya dan ingin memaksimalkan otonominya dalam pembuatan keputusan. Di sisi lain, para warga negara ingin mencegah penyalahgunaan yang dilakukan oleh politikus.

Para warga negara itu memiliki dua instrumen untuk melindungi diri mereka: pertama, untuk “melempar” politikus tidak dapat kembali menduduki jabatannya pada saat pemilu; kedua, untuk menegakkan batasan hukum diskresi (pengecualian) politik bagi petahana melalui pemilu secara melembaga. Perlindungan pertama disediakan oleh demokrasi, sedangkan perlindungan kedua disajikan oleh penegakan hukum.

Kesimpulannya, mengutip Ferejohn dan Pasquino (2003), penegakan hukum dan demokrasi adalah dua atribut yang diinginkan dari sistem politik demokrasi dan harus dicapai secara bersamaan. Ke depan, sudah sepatutnya, Indonesia sebagai negara yang disebut-sebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, tidak hanya mementingkan aspek tertentu dari demokrasi, seperti kebebasan, tetapi juga penegakan hukum yang bersifat kontinu.

***

Ditulis oleh: Ikhsan Darmawan
Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI
Sinar Harapan, 8 Juli 2013

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Terima kasih banyak bapak Harmen Batubara, atas dukungan melalui tulisannya. Kita membutuhkan orang-orang seperti bapak agar kedepan, segala permasalahan perbatasan dapat segera diselesaikan.

  2. Assalamu alaikum wr wb Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Ibu terhadap perbatasan, khususnya Kaltara. Sejak lama kami belum lagi menemukan Tokoh yang mengusung masalah-masalah perbatasan dalam tugas tugasnya. Karena itu kami menurunkan sebuah tulisan dengan judul: http://www.wilayahperbatasan.com/hetifah-syaifudian-kalau-bnpp-nggak-mampu-bubar-saja/ Mohon maaf kalau ibu kurang berkenan, karena tanpa konsultasi terlebih dahulu. Kami sejak tahun 2009 telah menjadi penyambung lidah masalah-masalah perbatasan ke siapa saja yang berkenan mau mendengarkannya. Kami juga ada di www.bukuperbatasan.com sebuah upaya mengangkat masalah perbatasan dalam dunia literasi. Juga kami ada di www.wilayahpertahanan.com suatu upaya untuk memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan. Semoga Ibu diberi kesehatan, kekuatan sehingga dapat terus mengelaborasi masalah masalah perbatasan biar suatu saat wilayah itu benar-benar jadi etalase bangsa, menjadi halaman depan bangsa-salam dari kami www.wilayahperbatasan.com

  3. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bu Hetifah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi meskipun dalam situasi yang berbeda. Saya Ari Wibowo warga Samarinda Kaltim mantan Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Islam Samarinda yang kini sudah diambil kembali oleh Pemprov Kaltim. Saya pernah bertemu ibu ketika berkunjung ke RSI Samarinda sekitar tahun 2014 kalau tidak keliru. Alhamdulillah bu, sekarang ibu bisa kembali duduk menjadi anggota DPR RI dimana pemilu yang lalu pun saya memilih ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan situasi ekonomi Kaltim dan Kaltara saat ini dimana ibu juga merasa prihatin dengan kondisi perbatasan khususnya. 1. Jika melihat neraca perdagangan Kaltim yang dirilis oleh BPS, mungkin semua pihak khususnya pemerintah daerah akan berbesar hati karena neraca perdagangannya selalu surplus luar biasa karena dalam perhitungan neraca perdagangan termasuk didalamnya adalah ekspor migas dan minerba. Pernahkah kita berpikir bahwa sektor migas dan minerba lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat saja ?. Jadi menurut saya, sebaiknya sektor tersebut tidak perlu diperhitungkan guna mengetahui kemandirian masyarakat Kaltim. 2. Sebagai anggota masyarakat Kaltim, saya sangat prihatin terhadap potensi daerah yang tidak dikembangkan sedemikian rupa sehingga Kaltim menjadi wilayah yang rentan terhadap tekanan ekonomi. Sebagai contoh sekitar tahun 2011-2012 harga batubara dunia mengalami penurunan yang tajam sampai-sampai banyak pengusaha batubara gulung tikar. Dampaknya mulai terasa pada 2014 dimana arus penumpang di bandara Sepinggan Balikpapan turun drastis hingga mencapai 50% dan sektor-sektor penunjang juga otomatis mengalami penurunan akibat "Multiplier effect" dan juga mengalami kebangkrutan. Itulah gambaran Kaltim yang sesungguhnya. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam namun masyarakatnya tidak mampu menghadapi perubahan global. Ibu bisa bayangkan kalau 80% - 90% bahan kebutuhan pokok Kaltim harus didatangkan dari propinsi lain. Mulai dari beras, gula, minyak makan, sayur mayur, daging sapi, dll. Ibarat keluarga, Kaltim adalah konsumen yang seksi, segala kebutuhan pokoknya harus didatangkan dari luar. Ini semua tidak terlepas dari peran seorang Kepala Daerah yang kurang mempunyai sense of entrepreneurship mulai jaman banjir cup, sawit dan terakhir batubara. Kita bandingkan dengan tetangga kita di Sulawesi Selatan. Hampir 60% kebutuhan pokok Kaltim didatangkan dari Prov. Sulsel dan sisanya didatangkan dari provinsi lain, sementara apa yang dijual Kaltim keluar daerah ? Hampir 90 % hanya berasal dari sektor migas dan minerba. Itupun hasilnya tidak kembali ke Kaltim karena sebagian besar hasilnya hanya lari ke pusat saja dan ke luar negeri. Contoh seperti Banpu dan KPC yang menguasai sektor batubara di Kaltim adalah perusahaan milik Thailand dan Australia. Saran saya ibu sebagai wakil kami di DPR RI adalah memberikan advise kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya selain sektor migas dan minerba serta sawit. Bagaimana orang lain mau datang ke Kaltim bukan hanya sekedar mencari penghidupan sebagai buruh disektor tersebut, melainkan datang membawa modal untuk mengembangkan sektor-sektor lainnya seperti pariwisata, pertanian, kehutanan, industri logam dasar, industri kimia dasar dll. Dulu sewaktu saya masih sekolah dibangku Sekolah Dasar, Guru saya menerangkan bahwa Samarinda sangat terkenal dengan produksi sarungnya, bahkan sarung samarinda bisa masuk dalam botol. Luar biasa sekali karena saat itu saya belum bisa membayangkan seperti apa bentuk sarungnya karena sangat mahal kata guru saya. Mengapa hal semacam ini kurang mendapat perhatian pemerintah ? Kemudian produksi buah Naga di Kaltim sangat terkenal manis dibanding dari daerah lain. Kenapa pemerintah tidak mendorong atau mendatangkan investor untuk mengolah lebih lanjut buah naga menjadi sesuatu yang khas seperti sirup markisa dari Sulsel. Setiap orang datang kesana selalu ingin membeli sirup markisa karena rasanya yang sangat khas dan disukai oleh banyak orang. Di Kuala Lumpur Malaysia saya pernah masuk mesjid Negara yang dijadikan salah satu ikon wisata religi negeri Jiran. Begitu banyak wisatawan mancanegara khususnya yang non muslim sengaja datang kesana untuk melihat dari dekat kehidupan umat Islam Malaysia. Mengapa Islamic Center Samarinda yang jauh lebih megah, mewah dan lebih besar belum bisa dijadikan pusat wisata religi Kaltim seperti halnya mesjid Negara?. Lalu bagaimana dengan Pulau Kumala, Pulau Derawan dan pusat-pusat wisata Kaltim lainnya ? Sekali lagi ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah yang kurang mau membangun infrastruktur di Kaltim. Mohon maaf ibu, masih banyak hal produktif yang dapat di explore lebih jauh dari bumi kaltim. Semoga masukan ini bermanfaat. Terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb Mulyono Ari WIbowo Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. 5 No. 18, RT. 10. Samarinda 75123 Telp. 081254866637

Lihat semua aspirasi