Demokrasi dan Kekerasan

Lima belas tahun reformasi belum menunjukkan kemajuan berarti dalam demokrasi. Lembaga Economist Intelligence Unit (EIU), belum lama ini, merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2012. Ada 165 negara dan 2 wilayah teritorial yang dinilai dalam riset hingga awal Desember 2012 lalu.

Hasilnya, menurut laporan lembaga itu, Indonesia termasuk negara berkategori flawed democracy (demokrasi bercacat) di peringkat ke-53. Secara keseluruhan, peringkat Indonesia di bawah negara-negara Asia dan Afrika, seperti Korea Selatan, Cape Verde, Afrika Selatan, Taiwan, India, Jamaika, serta Trinidad dan Tobago.

Dari lima indikator, skor tertinggi ada pada kebebasan sipil (7,65) dan partisipasi politik (7,50). Indikator lain fungsi pemerintahan (6,92), proses pemilu dan pluralisme (6,76), serta kultur politik (5,63).

Data EIU itu merefleksikan bahwa ada problem dalam demokrasi Indonesia. Rendahnya skor kultur politik ini berkaitan dengan persoalan tingginya kebebasan sipil dan partisipasi politik. Dalam hal ini, data itu ada hubungannya dengan wajah demokrasi Indonesia yang dekat dengan kekerasan.

Asumsi tersebut terkonfirmasikan dengan data IDI yang menyebutkan bahwa IDI pada tahun 2009 tercatat di angka 67,3 persen dan di tahun 2010 turun menjadi 63,17 persen karena kekerasan yang semakin meningkat.

Meskipun data itu telah berumur tiga tahun, setidaknya yang ditampilkan menunjukkan ada implikasi yang tegas dari peningkatan jumlah kekerasan terhadap demokrasi.

Jumlah kekerasan yang besar juga tak bisa dilepaskan dari masifnya titik konflik di Indonesia. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR September 2012 tahun lalu, Kapolri, Jenderal Polisi Timur Pradopo, menyebutkan bahwa ada setidaknya 1.600 titik rawan konflik tersebar di seluruh Indonesia. Kapolri juga menambahkan terjadi peningkatan jumlah kasus bentrokan dan konflik dari tahun 2011 sampai 2012.

Dalam konteks politik lokal, wajah kekerasan juga mencoreng demokrasi Indonesia. Kurang lebih satu bulan sekali terjadi kasus konflik berbau kekerasan.

Di Palopo, Sulawesi Selatan, akhir Maret lalu, rangkaian kegiatan Pemilu Kepala Daerah diwarnai pembakaran sejumlah tempat publik seperti kantor wali kota, kecamatan, Panwaslu, dan salah satu media massa lokal. Aksi kekerasan muncul karena ketidakpuasan dari salah satu pasangan calon terhadap proses penghitungan suara.

Akhir April lalu, di Rupit, Musi Rawas, Sumatra Selatan, terjadi tindak kekerasan yang telah memakan korban. Sedikitnya empat warga tewas dalam bentrok berdarah itu.

Bentrok itu diduga dipicu oleh keinginan sekelompok warga di Musi Rawas untuk membentuk kabupaten baru, yaitu Musi Rawas Utara (Muratara). Selain empat warga tewas, bentrok tersebut mengakibatkan 17 orang luka-luka dan dua kantor Polsek hangus terbakar, yaitu Polsek Muara Rupit dan Polsek Karang Gapo.

Kasus di Palopo dan Musi Rawas hanya sedikit contoh betapa kekerasan “menghantui” demokrasi Indonesia. Kesamaan dua kasus itu kekerasan yang merupakan ujung dari konflik akibat “perjuangan” meraih kekuasaan. Pertanyaannya kemudian, mengapa kekerasan sebagai buntut dari konflik akibat perebutan kekuasaan marak?

Itu tak bisa dilepaskan dari nature dan hakikat dari politik sebagai konflik. Austin Ranney (1989) menyebutkan bahwa “politics is conflict” karena politik bisa diartikan salah satunya sebagai persaingan untuk merebut kekuasaan.

Dalam konteks itu, gesekan atau konflik tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Yang jadi soal adalah cara masyarakat menyelesaikan konflik. Henry B Mayo telah lama menegaskan bahwa masyarakat yang demokratis menyelesaikan konflik dengan cara damai dan melembaga. Kondisi kekinian Indonesia dapat diartikan belum sampai pada masyarakat yang demokratis.

Tak hanya itu, seperti sedikit disinggung sebelumnya, demokrasi juga tak jarang diartikan secara sempit hanya sebagai kebebasan dan jaminan atas hak politik individu. Tanggung jawab atas hak individu agar memperhatikan juga hak orang lain sering dikesampingkan.

Hal lain yang tak kalah pentingnya ialah lemahnya rule of law. Adrian Little, dalam bukunya, Democratic Piety: Complexity, Conflict, and Violence (2008), membuat penjelasan mengenai relasi antara demokrasi, konflik dan kekerasan. Menurut dia, konflik adalah ciri khas dari politik tidak demokratis, dan perwujudan dari konflik itu dapat mengarah pada kekerasan. Little juga mengatakan bahwa ketika terjadi kekerasan dalam sistem politik yang demokratis, perlu memusatkan analisis pada rule of law di negara itu.

Rule of law itu merupakan prinsip bahwa seluruh rakyat dan institusi di dalam sebuah negara adalah subjek dan bertanggung jawab di bawah hukum yang diterapkan dan ditegakkan dengan adil. O’Donnell (2005) menambahkan ketika rule of law diterapkan, tidak ada, termasuk pejabat yang menduduki posisi tertinggi di sebuah negara sekalipun, yang lebih tinggi dari hukum.

Dalam kasus-kasus konflik berbau kekerasan mana pun, pelakunya harus dihukum tanpa kecuali agar ada efek jera supaya masyarakat lain tidak berani bertindak kekerasan. Meminjam istilah Ferejohn dan Pasquno (2003), rakyat harus melihat konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Pelaku kekerasan yang dihukum berat dan setelahnya di-publish oleh media massa dapat mengurangi peluang kekerasan terulang. Selain tegas dan tanpa pandang bulu, penegak hukum harus berwibawa dan disegani.

Untuk mencapai masyarakat yang demokratis, masih diperlukan waktu. Namun harus dirintis dari sekarang dengan memberi dan mendiseminasikan pendidikan politik antikekerasan oleh partai politik, DPR, KPU, pemerintah pusat dan daerah.

Terkait rule of law yang lemah, penegakan hukum menjadi mutlak. Hukum harus menjadi penguasa, bukan politik. Ke depan, kekerasan tidak boleh hidup. Kekerasan harus menjadi musuh bersama. Pelaku atau kelompok yang sering menerapkan kekerasan harus dihadapi bersama.

***

Ditulis oleh: Ikhsan Darmawan
Dosen Ilmu Politik FISIP UI
Koran Jakarta, 10 Juni 2013

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi