DSC01007

DAK untuk Perbatasan Dialokasikan Rp 62,44 T

 

PROKAL.CO, ANGGOTA DPR RI, Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah pusat dan daerah pacu pembangunan daerah perbatasan. Hal ini telah menjadi komitmen pemerintah sebagaimana disampaikan dalam RUU RAPBN 2018 yang telah disampaikan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI (16/8) lalu.

“Dalam pidato Presiden kemarin, pemerintah berkomitmen pacu pembangunan perbatasan. Dalam nota keuangan RAPBN 2018, dana alokasi khusus (DAK) fisik 2018 dialokasikan sebesar Rp. 62,44 triliun dengan 166 menu kegiatan, dengan afirmasi untuk daerah-daerah perbatasan, daerah tertinggal, kepulauan dan transmigrasi,” jelas Hetifah, Senin (21/8).

Alokasi DAK fisik 2018 diperuntukkan beberapa sasaran seperti pendidikan, kesehatan, irigasi dan pertanian, sanitasi, air minum, perumahan rakyat dan akses jalan. Sasaran di bidang pendidikan misalnya, DAK fisik dipergunakan untuk rehabilitasi ruang belajar SD sebanyak 12.266 unit, SMP sebanyak 4.192 unit, dan SMA/SMK sebanyak 1.831 paket.

Anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara ini berharap pemerintah terus berkomitmen memprioritaskan daerah-daerah perbatasan. Ia juga meminta pemerintah daerah selain menunggu anggaran yang ditetapkan pemerintah, juga mengajukan usulan inisiatif pemda.

“Ketentuan DAK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Di PMK ini disebutkan bahwa Kemenkeu dan Bappenas menentukan DAK Fisik. Tapi setelah itu disampaikan ke kepala daerah dan memberi ruang bagi daerah untuk mengajukan usulan,” jelas Hetifah.

Untuk kemajuan daerah-daerah perbatasan, Hetifah juga mendorong pemda melakukan inovasi pemerintahan. Pemda dapat memanfaatkan teknologi untuk pengembangan pelayanan publik.

“Di dapil kami Kaltara, pemerintah berusaha mengembangkan infrastruktur telekomunikasi. Dengan pengembangan ini akses internet semakin mudah dan dimanfaatkan untuk efektivitas pelayanan publik”, tutup Hetifah.

Hal ini langsung disambut baik Gubernur Kaltara, H.Irianto Lambrie. Menurutnya, pengembangan wilayah perbatasan tidak boleh berhenti dilakukan.

Gubernur mengaku telah mengusulkan pembangunan 5 toko Indonesia untuk 2018 mendatang. Dari usulan itu, ada 4 titik yang mendapat sinyal bakal disetujui Kementerian Perdagangan. Yakni di Long Pujungan dan Long Bawan Kabupaten Malinau serta Krayan dan Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan.

“Diusulkan 5 titik. Tapi empat titik itu yang sudah dapat sinyal,” kata Irianto, Senin (21/8).

Dia menyebutkan, total anggaran yang digelontorkan untuk 4 toko Indonesia tersebut diperkirakan mencapai Rp 80 miliar. “Anggarannya cukup besar. Masing-masing lokasi dapat Rp 20 miliar,” ujarnya.

Besarnya anggaran itu karena memperhitungkan kondisi wilayah yang berada di perbatasan. Sebab biaya ongkos angkut bahan material cukup mahal. Apalagi, di wilayah Krayan harga satuan untuk bahan material juga mahal.

Selain 4 titik toko Indonesia, lanjut dia, juga ada usulan pembangunan lima pasar tradisional dan 1 pusat jajanan selera rakyat (Pujasera) yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota. Usulan pasar tradisional ini 4 titik berada di Kabupaten Nunukan dan 2 titik di Kabupaten Malinau.

Ia mengaku jika disetujui semua, jumlah ini sudah lebih dari cukup. Karena biasanya, dari yang diajukan, hanya bisa disetujui dua titik. “Tapi ini ada sinyal disetujui 10 titik. Empat  toko Indonesia, 5 pasar tradisional dan 1 pujasera,” urainya.

Jumlah ini belum termasuk usulan revitalisasi pasar ke Kementerian Koperasi dan UKM di dua lokasi. Yakni Sebatik dan Pulau Bunyu. “Kita ajukan juga, karena pasar tradisional di sana sudah tidak layak. Perlu revitalisasi,” ujarnya.

Selain Toko Indonesia, terealisasinya pembangunan infrastruktur jalan atau akses di perbatasan, kelistrikan, kesehatan, pendidikan hingga keamanan juga menjadi komitmen pemerintah daerah maupun pusat. “Memang tak semuanya terealisasi secara merata, itu harus kita akui. Namun, di beberapa wilayah di Indonesia, sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Dari sisi transportasi misalnya, Kaltara, khususnya di Sebatik, Nunukan, dan Krayan pengembangan transportasi udaranya mengalami kemajuan yang cepat. Bahkan, Kaltara sudah masuk program Tol Laut. Ini patut disyukuri,” jelas Gubernur.

Bahkan,  pada 2018, Pemerintah Pusat menelurkan kebijakan politik anggaran yang menaruh perhatian besar kepada pembangunan di wilayah perbatasan dan pinggiran. “Untuk Kaltara, sesuai keputusan Kepala BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) Tjahjo Kumolo, semua kementerian akan melaksanakan program kegiatan di wilayah perbatasan dan pinggiran secara terintegrasi. Total anggarannya, sekitar Rp 3 triliun. Di samping itu, secara khusus, Kemenhub (Kementerian Perhubungan) melalui Menhub (Menteri Perhubungan) Budi Karya Sumadi telah menjanjikan untuk menyelesaikan Bandara (Bandar Udara) di Kaltara,” ungkap Gubernur.

Program Kemenhub di Kaltara itu, di antaranya pengembangan Bandara Internasional Juwata Tarakan, Nunukan, dan Tanjung Selor. Termasuk, bandara perintis di perbatasan, seperti Bandara Long Bawan, Long Ampung dan Sebatik (dalam perencanaan). Perealisasiannya, dalam dua hingga tiga tahun, dengan anggaran yang disiapkan sekitar Rp 1 triliun. “Ini sebuah keputusan politik anggaran yang cukup berani, dan selama ini belum kita rasakan,” beber Gubernur.

Irianto berharap, agar di tahun depan kondisi keuangan negara tetap stabil, sehingga alokasi anggaran dapat terealisasi dengan baik. “Kita berdoa saja, semoga 2018 negara kita tidak mengalami defisit penerimaan negara, yang pada akhirnya akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, pedalaman, wilayah terpencil dan terisolasi serta pulau-pulau terluar,” ungkap Gubernur.

Tak lupa Irianto juga mengucapkan rasa terimakasihnya ke Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla serta jajarannya yang memberi perhatian khusus ke provinsi termuda ini, memelalui kebijakan politik anggaran yang sangat berpihak bagi upaya percepatan pembangunan Kaltara. “Dalam tiga tahun terakhir, saya yakin masyarakat Indonesia di Kaltara telah merasakan secara langsung manfaat dan dampak positifnya,” pungkasnya. (*/ddq/ddq).

*) sumber : Radar Tarakan

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi