DSC01007

DAK untuk Perbatasan Dialokasikan Rp 62,44 T

 

PROKAL.CO, ANGGOTA DPR RI, Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah pusat dan daerah pacu pembangunan daerah perbatasan. Hal ini telah menjadi komitmen pemerintah sebagaimana disampaikan dalam RUU RAPBN 2018 yang telah disampaikan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI (16/8) lalu.

“Dalam pidato Presiden kemarin, pemerintah berkomitmen pacu pembangunan perbatasan. Dalam nota keuangan RAPBN 2018, dana alokasi khusus (DAK) fisik 2018 dialokasikan sebesar Rp. 62,44 triliun dengan 166 menu kegiatan, dengan afirmasi untuk daerah-daerah perbatasan, daerah tertinggal, kepulauan dan transmigrasi,” jelas Hetifah, Senin (21/8).

Alokasi DAK fisik 2018 diperuntukkan beberapa sasaran seperti pendidikan, kesehatan, irigasi dan pertanian, sanitasi, air minum, perumahan rakyat dan akses jalan. Sasaran di bidang pendidikan misalnya, DAK fisik dipergunakan untuk rehabilitasi ruang belajar SD sebanyak 12.266 unit, SMP sebanyak 4.192 unit, dan SMA/SMK sebanyak 1.831 paket.

Anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara ini berharap pemerintah terus berkomitmen memprioritaskan daerah-daerah perbatasan. Ia juga meminta pemerintah daerah selain menunggu anggaran yang ditetapkan pemerintah, juga mengajukan usulan inisiatif pemda.

“Ketentuan DAK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Di PMK ini disebutkan bahwa Kemenkeu dan Bappenas menentukan DAK Fisik. Tapi setelah itu disampaikan ke kepala daerah dan memberi ruang bagi daerah untuk mengajukan usulan,” jelas Hetifah.

Untuk kemajuan daerah-daerah perbatasan, Hetifah juga mendorong pemda melakukan inovasi pemerintahan. Pemda dapat memanfaatkan teknologi untuk pengembangan pelayanan publik.

“Di dapil kami Kaltara, pemerintah berusaha mengembangkan infrastruktur telekomunikasi. Dengan pengembangan ini akses internet semakin mudah dan dimanfaatkan untuk efektivitas pelayanan publik”, tutup Hetifah.

Hal ini langsung disambut baik Gubernur Kaltara, H.Irianto Lambrie. Menurutnya, pengembangan wilayah perbatasan tidak boleh berhenti dilakukan.

Gubernur mengaku telah mengusulkan pembangunan 5 toko Indonesia untuk 2018 mendatang. Dari usulan itu, ada 4 titik yang mendapat sinyal bakal disetujui Kementerian Perdagangan. Yakni di Long Pujungan dan Long Bawan Kabupaten Malinau serta Krayan dan Lumbis Ogong di Kabupaten Nunukan.

“Diusulkan 5 titik. Tapi empat titik itu yang sudah dapat sinyal,” kata Irianto, Senin (21/8).

Dia menyebutkan, total anggaran yang digelontorkan untuk 4 toko Indonesia tersebut diperkirakan mencapai Rp 80 miliar. “Anggarannya cukup besar. Masing-masing lokasi dapat Rp 20 miliar,” ujarnya.

Besarnya anggaran itu karena memperhitungkan kondisi wilayah yang berada di perbatasan. Sebab biaya ongkos angkut bahan material cukup mahal. Apalagi, di wilayah Krayan harga satuan untuk bahan material juga mahal.

Selain 4 titik toko Indonesia, lanjut dia, juga ada usulan pembangunan lima pasar tradisional dan 1 pusat jajanan selera rakyat (Pujasera) yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota. Usulan pasar tradisional ini 4 titik berada di Kabupaten Nunukan dan 2 titik di Kabupaten Malinau.

Ia mengaku jika disetujui semua, jumlah ini sudah lebih dari cukup. Karena biasanya, dari yang diajukan, hanya bisa disetujui dua titik. “Tapi ini ada sinyal disetujui 10 titik. Empat  toko Indonesia, 5 pasar tradisional dan 1 pujasera,” urainya.

Jumlah ini belum termasuk usulan revitalisasi pasar ke Kementerian Koperasi dan UKM di dua lokasi. Yakni Sebatik dan Pulau Bunyu. “Kita ajukan juga, karena pasar tradisional di sana sudah tidak layak. Perlu revitalisasi,” ujarnya.

Selain Toko Indonesia, terealisasinya pembangunan infrastruktur jalan atau akses di perbatasan, kelistrikan, kesehatan, pendidikan hingga keamanan juga menjadi komitmen pemerintah daerah maupun pusat. “Memang tak semuanya terealisasi secara merata, itu harus kita akui. Namun, di beberapa wilayah di Indonesia, sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Dari sisi transportasi misalnya, Kaltara, khususnya di Sebatik, Nunukan, dan Krayan pengembangan transportasi udaranya mengalami kemajuan yang cepat. Bahkan, Kaltara sudah masuk program Tol Laut. Ini patut disyukuri,” jelas Gubernur.

Bahkan,  pada 2018, Pemerintah Pusat menelurkan kebijakan politik anggaran yang menaruh perhatian besar kepada pembangunan di wilayah perbatasan dan pinggiran. “Untuk Kaltara, sesuai keputusan Kepala BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) Tjahjo Kumolo, semua kementerian akan melaksanakan program kegiatan di wilayah perbatasan dan pinggiran secara terintegrasi. Total anggarannya, sekitar Rp 3 triliun. Di samping itu, secara khusus, Kemenhub (Kementerian Perhubungan) melalui Menhub (Menteri Perhubungan) Budi Karya Sumadi telah menjanjikan untuk menyelesaikan Bandara (Bandar Udara) di Kaltara,” ungkap Gubernur.

Program Kemenhub di Kaltara itu, di antaranya pengembangan Bandara Internasional Juwata Tarakan, Nunukan, dan Tanjung Selor. Termasuk, bandara perintis di perbatasan, seperti Bandara Long Bawan, Long Ampung dan Sebatik (dalam perencanaan). Perealisasiannya, dalam dua hingga tiga tahun, dengan anggaran yang disiapkan sekitar Rp 1 triliun. “Ini sebuah keputusan politik anggaran yang cukup berani, dan selama ini belum kita rasakan,” beber Gubernur.

Irianto berharap, agar di tahun depan kondisi keuangan negara tetap stabil, sehingga alokasi anggaran dapat terealisasi dengan baik. “Kita berdoa saja, semoga 2018 negara kita tidak mengalami defisit penerimaan negara, yang pada akhirnya akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, pedalaman, wilayah terpencil dan terisolasi serta pulau-pulau terluar,” ungkap Gubernur.

Tak lupa Irianto juga mengucapkan rasa terimakasihnya ke Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla serta jajarannya yang memberi perhatian khusus ke provinsi termuda ini, memelalui kebijakan politik anggaran yang sangat berpihak bagi upaya percepatan pembangunan Kaltara. “Dalam tiga tahun terakhir, saya yakin masyarakat Indonesia di Kaltara telah merasakan secara langsung manfaat dan dampak positifnya,” pungkasnya. (*/ddq/ddq).

*) sumber : Radar Tarakan

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  2. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  3. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

Lihat semua aspirasi