WhatsApp Image 2017-11-01 at 19.11.31

Cegah Konflik Agraria, Perlu Peradilan Pertanahan di Kaltim

KLIKBERAU.COM – Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan reforma agraria dan diskusi sengketa pertanahan. Dalam agenda tersebut, segala persoalan terkait konflik lahan dikupas. Berikut permasalah dan win win solutionnya.

Anggota DPR RI, Komisi II Hetifah menjelaskan, persoalan terdapat pada pendataan yang kurang valid dan mendetail. Sebab, proses legalisasi masih terbentur aturan birokrasi yang rumit. Walhasil, biaya yang dikeluarkan pun cukup tinggi lantaran masyarakat bawah sulit mengakses.

“Kami sangat memperhatikan selalu persoalan ini. Sebab, program sertifikasi tanah kepada masyarakat oleh pemerintahan Jokowi-JK mesti sejalan dengan aturan-aturan yang berlaku di bawahnya. Kita Sudah punya UU Pertanahan yang sanggup mengakomodir semua kepentingan masyarakat,” ujar politisi Golkar saat diwawancarai KlikSamarinda (KlikGroup), Senin 30 Oktober 2017.

Lebih lanjut, anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara itu mengatakan, terdapat 168 kasus pertanahan di Kaltim mengendap dan belum terselesaikan. Maka dari itu, perlu adanya sebuah mekanisme penyelesaian konflik secara komperhensif diluar lembaga peradilan Komisi Yudisial.

“Paparan BPN (Badan pertanahan nasional) Kaltim terkendala SDM yang minim untuk melakukan pengukuran. Masyarakat mesti menyadari pentingnya administrasi sehingga proses legalisasi lahan kuat secara Hukum. Apabila sengketa terjadi, untuk mempercepat Penyelesaian dibutuhkan pengadilan pertanahan dengan melibatkan unsur tripartit,” imbuh perempuan berhijab itu.

Terpisah, Al Muzzammil Yusuf menuturkan, Panja telah dibentuk DPR RI untuk menunjang program sertifikasi dan penyelesaian konflik agraria. Kepentingan tanah adat ulayat, perorangan, dan masyarakat sekitar dan swasta dapat dibahas secara audensi.

Jika proses musyawarah mengalami kebuntuan, mekanisme peradilan menjadi jalan terakhir satu-satu yang dapat ditempuh.

“Penegakan hukum mesti menjadi evaluai penting. Jangan sampai perselisihan mengarah kepada konflik horizontal, dan sudah pasti Kembali masyarakat yang dirugikan,” tandas politisi PKS yang juga ketua tim ini menjelaskan.

*) sumber : klikberau

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  2. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

  3. Selamat Hari Kartini untuk Ibu Hetifah Semangat dan Teruslah mendorong keterlibatan peran perempuan dalam keterwakilannya di Parlemen. Sebab tanpa perempuan, maka demokrasi kita masih stagnan. Salam Kartini Indonesia !!! Selamat Berjuang ! Selamatkan Perempuan Indonesia dari Ketertindasan...

Lihat semua aspirasi