Hetifah: Budaya Kekerasan Akibat Misslink dalam Pendidikan

P3180111 Hetifah: Budaya Kekerasan Akibat Misslink dalam Pendidikan
Hetifah

Jakarta, 17/2 – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II DPR/MPR RI, rabu malam (16/2). Rapat ini merupakan bentuk respon dan upaya DPR mencari solusi berkaitan dengan sejumlah tindak kekerasan atas nama agama yang terjadi akhir-akhir ini.

Berdasarkan kajian Maarif Institute, ada peningkatan jumlah kekerasan multikultural. Setidaknya terjadi 117 kekerasan yang mirip dengan yang terjadi di Cikeusik Pandeglang berlangsung selama tahun 2010. Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Rizal Ulhaq, jumlah tersebut masih di luar kasus HKBP di Ciketing Bekasi, pembakaran masjid Ahmadiyah di Bogor, serta sweeping jemaah Ahmadiyah di Rancaekek Bandung.

“Ini baru di Jabar saja. Ini data yang tak bisa terbantahkan. Kekerasan makin menggila di ruang publik. Ini ancaman untuk proses demokratisasi di negara kita,” papar Fajar di kantor pusat muhammadiyah, akhir tahun lalu.

Terlepas dari kontroversi teologis mengenai perbedaan keyakinan, kekerasan di Ciekusik, Temanggung, dan terakhir di Pasuruan tidak saja memunculkan keprihatinan, namun juga pertanyaan; apa yang terjadi dengan pameo masyarakat Indonesia yang ramah? Darimana budaya kekerasan, permusuhan, benci, agresif, dan radikal itu tumbuh?

Menurut Anggota DPR RI, Hetifah Sjaifudian, budaya kekerasan tidak muncul begitu saja. “Budaya itu terbangun melalui proses yang intens dan kontinyu. Salah satunya melalui pendidikan,” tutur Hetifah.

Ketika pendidikan tidak mengandung value (nilai-nilai bermasyarakat yang dijadikan pedoman hidup), tidak mengajarkan demokrasi, maka yang terjadi individu tidak akan mengindahkan norma maupun bersikap toleran terhadap perbedaan. Faktor ini juga turut menjelaskan bagaimana kekerasan bisa mudah dan marak terjadi.

“Pada intinya, ada misslink, ada yang salah dan harus dibenahi dalam sistem pendidikan kita selama ini. Karena seharusnya pendidikan bisa jadi media untuk mengajarkan dan membudayakan sikap inklusif, toleran, dan anti kekerasan,” ujar Hetifah ketika ditemui usai Rapat Paripurna DPR kemarin (16/2).

Anggota Komisi X DPR RI yang mengurusi bidang pendidikan ini juga mengatakan bahwa kekerasan dialami oleh kelompok minoritas keagamaan yang ramai disorot publik semakin menambah catatan bentuk kekerasan-kekerasan lainnya yang terjadi dalam masyarakat.

Hetifah mengungkapkan bahwa hal ini harus menjadi catatan untuk sistem pengajaran, kurikulum, maupun penyelenggaraan pendidikan yang tidak mendukung inklusifitas dalam lingkungan pendidikan.

“Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggungjawab memastikan tersedianya lingkungan yang bebas kekerasan. Misalnya dengan mengawasi tontotan-tontonan yang bermuatan kekerasan, mendorong media untuk lebih edukatif, memperbanyak kawasan-kawasan yang tertib dan aman, sampai menyediakan dan mempermudah akses untuk bacaan-bacaan yang mendorong anak-anak kita berprestasi. Bukan malah memperbanyak pencitraan,” tandas Hetifah.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  2. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  3. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

Lihat semua aspirasi