Hetifah: Budaya Kekerasan Akibat Misslink dalam Pendidikan

P3180111 Hetifah: Budaya Kekerasan Akibat Misslink dalam Pendidikan
Hetifah

Jakarta, 17/2 – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II DPR/MPR RI, rabu malam (16/2). Rapat ini merupakan bentuk respon dan upaya DPR mencari solusi berkaitan dengan sejumlah tindak kekerasan atas nama agama yang terjadi akhir-akhir ini.

Berdasarkan kajian Maarif Institute, ada peningkatan jumlah kekerasan multikultural. Setidaknya terjadi 117 kekerasan yang mirip dengan yang terjadi di Cikeusik Pandeglang berlangsung selama tahun 2010. Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Rizal Ulhaq, jumlah tersebut masih di luar kasus HKBP di Ciketing Bekasi, pembakaran masjid Ahmadiyah di Bogor, serta sweeping jemaah Ahmadiyah di Rancaekek Bandung.

“Ini baru di Jabar saja. Ini data yang tak bisa terbantahkan. Kekerasan makin menggila di ruang publik. Ini ancaman untuk proses demokratisasi di negara kita,” papar Fajar di kantor pusat muhammadiyah, akhir tahun lalu.

Terlepas dari kontroversi teologis mengenai perbedaan keyakinan, kekerasan di Ciekusik, Temanggung, dan terakhir di Pasuruan tidak saja memunculkan keprihatinan, namun juga pertanyaan; apa yang terjadi dengan pameo masyarakat Indonesia yang ramah? Darimana budaya kekerasan, permusuhan, benci, agresif, dan radikal itu tumbuh?

Menurut Anggota DPR RI, Hetifah Sjaifudian, budaya kekerasan tidak muncul begitu saja. “Budaya itu terbangun melalui proses yang intens dan kontinyu. Salah satunya melalui pendidikan,” tutur Hetifah.

Ketika pendidikan tidak mengandung value (nilai-nilai bermasyarakat yang dijadikan pedoman hidup), tidak mengajarkan demokrasi, maka yang terjadi individu tidak akan mengindahkan norma maupun bersikap toleran terhadap perbedaan. Faktor ini juga turut menjelaskan bagaimana kekerasan bisa mudah dan marak terjadi.

“Pada intinya, ada misslink, ada yang salah dan harus dibenahi dalam sistem pendidikan kita selama ini. Karena seharusnya pendidikan bisa jadi media untuk mengajarkan dan membudayakan sikap inklusif, toleran, dan anti kekerasan,” ujar Hetifah ketika ditemui usai Rapat Paripurna DPR kemarin (16/2).

Anggota Komisi X DPR RI yang mengurusi bidang pendidikan ini juga mengatakan bahwa kekerasan dialami oleh kelompok minoritas keagamaan yang ramai disorot publik semakin menambah catatan bentuk kekerasan-kekerasan lainnya yang terjadi dalam masyarakat.

Hetifah mengungkapkan bahwa hal ini harus menjadi catatan untuk sistem pengajaran, kurikulum, maupun penyelenggaraan pendidikan yang tidak mendukung inklusifitas dalam lingkungan pendidikan.

“Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggungjawab memastikan tersedianya lingkungan yang bebas kekerasan. Misalnya dengan mengawasi tontotan-tontonan yang bermuatan kekerasan, mendorong media untuk lebih edukatif, memperbanyak kawasan-kawasan yang tertib dan aman, sampai menyediakan dan mempermudah akses untuk bacaan-bacaan yang mendorong anak-anak kita berprestasi. Bukan malah memperbanyak pencitraan,” tandas Hetifah.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi