Bubarkan Ditjen PMPTK, Kemdiknas Dinilai Arogan

NASIONAL – PENDIDIKAN
Kamis, 13 Mei 2010 , 13:12:00

JAKARTA — Pembubaran Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) turut disesalkan kalangan Komisi X DPR RI. Pemerintah dituding telah melangkahi DPR. “DPR baru tahu setelah dicetuskannya keputusan itu, bahkan sudah di tangan Presiden. Kami sangat menyesalkan, terlebih lagi DPR dan pihak guru pun tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini. Kami sangat menolak penghapusan PMPTK,” ujar anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian Siswanda kepada JPNN di Jakarta, Kamis (13/5).

Anggota Fraksi Golkar ini juga menolak keras apabila kinerja Ditjen PMPTK dinilai buruk sehingga harus dibubarkan. Menurutnya, penilaian itu sama sekali tidak terbukti. “Belum terbukti fakta PMPTK itu jelek, justru guru merasa kelihatan sudah mulai ada hasilnya. Dalam hal ini jelas bahwa Kemdiknas sangat arogan dan mengambil keputusan sendiri,” terangnya. Apakah DPR merasa dilangkahi oleh Kemdiknas? Hetifah tidak menampik hal itu. “Secara tidak langsung tentu saja sikap Kemdiknas memang sudah menunjukkan seperti itu (melangkahi) terhadap DPR meskipun keputusan ini berada di tingkat eksekutif,” jelasnya.

Lebih jauh Hetifah menegaskan, mutu pendidikan guru tetap menjadi kunci utama. Saat ini, lanjut dia, banyak sekali program yang sudah diamanatkan UU namun yang belum terlaksana. Bahkan untuk masalah sertifikasi misalnya, Kemdiknas juga masih banyak pekerjaan rumah dan ditambah masalah keberadaan guru di daerah terpencil yang harus dipikirkan secara khusus. “Menurut kami, nampaknya Kemdiknas tidak ada data base. Berapa sih jumlah guru? Di sini persoalannya memang bukan jumlah tetapi para guru itu kurang terperhatikan. Suara guru tidak didengar sama sekali,” keluh Hetifah.

Menyinggung soal pembentukan dua Ditjen baru sebagai pengganti, Hetifah justru khawatir hal itu akan menimbulkan kesenjangan di antara guru. Dikatakannya, struktur organisasi memang harus dibentuk sesuai kepentingan. “Namun dengan dibentuknya dua Ditjen, kami khawatir tidak ada koordinasi dan kesetaraan dalam membina guru, karena para guru nantinya bisa saling iri, yakni antara guru SD, SMP dan SMA. Jika kemarin ada PMPTK, seluruh komponen satu kesatuan dan kesamaaan,” paparnya.

Karena itu Hetifah juga mengungkapkan bahwa Komisi X DPR RI akan segera menggelar pembicaraan dengan beberapa pihak dan pakar pendidikan guna menggali informasi mengenai pembubaran PMPTK ini. “Dalam waktu dekat akan ada diskusi untuk membahas masalah PMPTK. Setelah kami mendapatkan informasi, barulah kami akan dapat menentukan sikap,” tegasnya. (cha/jpnn) Source : http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=63775.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

  2. Ibu Hetifah yang terhormat, saya adalah warga Bontang Kalimantan Timur, sering menggunakan jalan poros Samarinda Bontang karena tuntutan pekerjaan namun alangkah sengsara nya saya dan saya yakin orang lain yang menggunakan jalan tersebut karena kondisi jalan yang banyak lubang dan tidak layak disebut dengan jalan negara yang terletak di propinsi yang kaya raya seperti Kalimantan Timur untuk itu ibu sebagai wakil kami di parlemen dan membidangi perhubungan mohon diusulkan kepada pemerintah untuk perbaikan jalan tersebut. apabila ibu minta saya bisa berikan datanya secara langsung melalui video yang bisa saya upload ke youtube kalo ibu minta atau sekali kali turunlah ibu kelapangan naik mobil dari samarinda ke bontang sekalian tembus ke sangatta, silakan ibu rasakan sensasinya dan bandingkan dengan infrastruktur di jawa

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya Lulusan SMK dan SMA di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi. Bisakah kami meminta audiensi dengan ibu, terkait program pemerintah untuk membangun SDM yang berkualitas, kompetitif dan mampu bersaing dengan negara lain dan memperoleh bonus demografi, Demikian bu, harapan kami ibu dapat berkenan meluangkan waktu untuk kami. Wassalamu'alaikum wr wb. -Safril-

Lihat semua aspirasi