Bubarkan Ditjen PMPTK, Kemdiknas Dinilai Arogan

NASIONAL – PENDIDIKAN
Kamis, 13 Mei 2010 , 13:12:00

JAKARTA — Pembubaran Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) turut disesalkan kalangan Komisi X DPR RI. Pemerintah dituding telah melangkahi DPR. “DPR baru tahu setelah dicetuskannya keputusan itu, bahkan sudah di tangan Presiden. Kami sangat menyesalkan, terlebih lagi DPR dan pihak guru pun tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini. Kami sangat menolak penghapusan PMPTK,” ujar anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian Siswanda kepada JPNN di Jakarta, Kamis (13/5).

Anggota Fraksi Golkar ini juga menolak keras apabila kinerja Ditjen PMPTK dinilai buruk sehingga harus dibubarkan. Menurutnya, penilaian itu sama sekali tidak terbukti. “Belum terbukti fakta PMPTK itu jelek, justru guru merasa kelihatan sudah mulai ada hasilnya. Dalam hal ini jelas bahwa Kemdiknas sangat arogan dan mengambil keputusan sendiri,” terangnya. Apakah DPR merasa dilangkahi oleh Kemdiknas? Hetifah tidak menampik hal itu. “Secara tidak langsung tentu saja sikap Kemdiknas memang sudah menunjukkan seperti itu (melangkahi) terhadap DPR meskipun keputusan ini berada di tingkat eksekutif,” jelasnya.

Lebih jauh Hetifah menegaskan, mutu pendidikan guru tetap menjadi kunci utama. Saat ini, lanjut dia, banyak sekali program yang sudah diamanatkan UU namun yang belum terlaksana. Bahkan untuk masalah sertifikasi misalnya, Kemdiknas juga masih banyak pekerjaan rumah dan ditambah masalah keberadaan guru di daerah terpencil yang harus dipikirkan secara khusus. “Menurut kami, nampaknya Kemdiknas tidak ada data base. Berapa sih jumlah guru? Di sini persoalannya memang bukan jumlah tetapi para guru itu kurang terperhatikan. Suara guru tidak didengar sama sekali,” keluh Hetifah.

Menyinggung soal pembentukan dua Ditjen baru sebagai pengganti, Hetifah justru khawatir hal itu akan menimbulkan kesenjangan di antara guru. Dikatakannya, struktur organisasi memang harus dibentuk sesuai kepentingan. “Namun dengan dibentuknya dua Ditjen, kami khawatir tidak ada koordinasi dan kesetaraan dalam membina guru, karena para guru nantinya bisa saling iri, yakni antara guru SD, SMP dan SMA. Jika kemarin ada PMPTK, seluruh komponen satu kesatuan dan kesamaaan,” paparnya.

Karena itu Hetifah juga mengungkapkan bahwa Komisi X DPR RI akan segera menggelar pembicaraan dengan beberapa pihak dan pakar pendidikan guna menggali informasi mengenai pembubaran PMPTK ini. “Dalam waktu dekat akan ada diskusi untuk membahas masalah PMPTK. Setelah kami mendapatkan informasi, barulah kami akan dapat menentukan sikap,” tegasnya. (cha/jpnn) Source : http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=63775.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Kami Warga Kota Samarinda, Yth. Ibu Hetifah Sampaikan suara kami kepada bpk. Walikota Samarinda bahwa kami merindukan kota layak, Indah dan bersih agar bisa menghapus sebagai icon kota semrawuk di Kalimantan

  2. Yth. Ibu Hetifah Perkenalkan saya Yudha Budisantosa, Camat Tanjung Redeb Kab.Berau-Kaltim. Jika Ibu ke Berau tolong singgah di Kantor Camat Tanjung Redeb, kami ingin memperkenalkan Inovasi : Gerbang Pancasila atau Gerakan Bangga dengan Pancasila.

Lihat semua aspirasi