Cawagub Kaltim

Batal Maju di Pilgub Kaltim, Hetifah Dipercaya Duduk di Jajaran Ketua DPP Partai Golkar

 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Tidak jadinya Hetifah menjadi salah satu calon Wakil Gubernur Kaltim tentunya mendapat beragam respon. Beberapa pihak sangat menyayangkannya.

Namun, DPP Partai Golkar punya pertimbangan matang dibalik pembatalan pencalonan Hetifah. DPP Partai Golkar menyiapkan posisi strategis bagi Hetifah.

Hari ini, Senin (22/1/2018) Ketua Umum DPP Partai Golkar telah mengumumkan susunan kepengurusan yang baru. Anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara ini mendapat kepercayaan sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan sekaligus menjadi Ketua Umum organisasi sayap partai yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG).

Tentu saja hal ini bukanlah tugas yang mudah, karena melalui KPPG inilah “gebrakan” Hetifah untuk terus mendorong partisipasi dan keterwakilan perempuan yang lebih bermakna dinantikan. Dimana kader-kader perempuan direkrut dan dikader, digembleng dan dipersiapkan untuk memenangkan kontestasi Pemilu.

Melalui komunikasi jarak jauh, Hetifah yang saat ini sedang melaksanakan kunjungan kerja Komisi II ke Provinsi Sumatera Utara menyatakan apresiasi dan komitmennya untuk siap melaksanakan amanah dalam memimpin organisasi sayap Partai Golkar ini.

“Tentunya memimpin KPPG yang menaungi kepentingan perempuan di era tahun politik ini bukan perkara mudah. Minggu ini kami sudah harus mensukseskan proses verifikasi faktual partai politik yang mensyaratkan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan ada dalam posisi kepengurusan partai di tingkat pusat”, papar Hetifah.

Sesuai amanah UU Partai Politik, Partai Golkar sesungguhnya telah bertekad akan menegakkan komitmen mendorong partisipasi perempuan hingga ke tingkat paling bawah di provinsi, kabupaten/kota, bahkan di kecamatan.

Lebih lanjut, Hetifah bertekad untuk bersama seluruh perempuan Partai Golkar siap mewarnai dan sekaligus akan secara sungguh-sungguh mewujudkan politik bersih dan demokratis.

“Bagi kader perempuan yang sudah duduk di Legislatif baik di DPR RI maupun DPRD, kami akan mempertegas sikap politik dan keberpihakan kami pada nasib kaum perempuan, anak-anak, remaja, serta kaum marjinal melalui kebijakan yang kami rumuskan,” tegas Anggota Komisi II DPR RI ini.

Hetifah juga menegaskan bahwa perempuan Golkar terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh komponen baik di legislatif, eksekutif maupun civil society antara lain KPPRI, KOWANI, KPPI, MPI, LSM, aktivis media, serta para akademisi yang peduli keterwakilan perempuan dalam politik.

Jika merujuk jumlah Dapil pada Pemilu 2014 terdapat sebanyak 2.453 Dapil. Jumlah ini diperkirakan meningkat pada 2019 mendatang. Dari jumlah Dapil tersebut dengan menghitung setiap Dapil terdapat 3 orang perempuan, maka diperkirakan ada sebanyak 7.359 calon perempuan. Tugas KPPG adalah mempersiapkan kader perempuan Golkar untuk berkontestasi di Pemilihan Legislatif 2019 mendatang.

Hal mendasar yang akan dilakukan diantaranya: memberikan motivasi dan sugesti kepada perempuan untuk semakin percaya diri dan yakin untuk siap berkontestasi, memberikan fasilitas untuk mereka siap menang, dan meningkatkan kualitas dan membangun kompetensi perempuan.

“Mudah-mudahan kepercayaan yang diberikan di pundak kami kaum perempuan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kepada para kader perempuan Partai Golkar di seluruh Indonesia, saya menghimbau agar segera merapatkan barisan dan bergandeng tangan mewujudkan visi bersama ini,” tutupnya.

*) sumber : Tribun Kaltim

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu..tolong kami para guru honorer ptt SMA Negeri se Kal-Tim d bawah propinsi, upah kami hanya 1,3 jt jauh d bwh UMP 2,5 jt..dan kesejahteraan kami d bwh guru2 TK d daerah..tolong kami bu..

  2. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  3. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

Lihat semua aspirasi