Cawagub Kaltim

Batal Maju di Pilgub Kaltim, Hetifah Dipercaya Duduk di Jajaran Ketua DPP Partai Golkar

 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Tidak jadinya Hetifah menjadi salah satu calon Wakil Gubernur Kaltim tentunya mendapat beragam respon. Beberapa pihak sangat menyayangkannya.

Namun, DPP Partai Golkar punya pertimbangan matang dibalik pembatalan pencalonan Hetifah. DPP Partai Golkar menyiapkan posisi strategis bagi Hetifah.

Hari ini, Senin (22/1/2018) Ketua Umum DPP Partai Golkar telah mengumumkan susunan kepengurusan yang baru. Anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara ini mendapat kepercayaan sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan sekaligus menjadi Ketua Umum organisasi sayap partai yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG).

Tentu saja hal ini bukanlah tugas yang mudah, karena melalui KPPG inilah “gebrakan” Hetifah untuk terus mendorong partisipasi dan keterwakilan perempuan yang lebih bermakna dinantikan. Dimana kader-kader perempuan direkrut dan dikader, digembleng dan dipersiapkan untuk memenangkan kontestasi Pemilu.

Melalui komunikasi jarak jauh, Hetifah yang saat ini sedang melaksanakan kunjungan kerja Komisi II ke Provinsi Sumatera Utara menyatakan apresiasi dan komitmennya untuk siap melaksanakan amanah dalam memimpin organisasi sayap Partai Golkar ini.

“Tentunya memimpin KPPG yang menaungi kepentingan perempuan di era tahun politik ini bukan perkara mudah. Minggu ini kami sudah harus mensukseskan proses verifikasi faktual partai politik yang mensyaratkan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan ada dalam posisi kepengurusan partai di tingkat pusat”, papar Hetifah.

Sesuai amanah UU Partai Politik, Partai Golkar sesungguhnya telah bertekad akan menegakkan komitmen mendorong partisipasi perempuan hingga ke tingkat paling bawah di provinsi, kabupaten/kota, bahkan di kecamatan.

Lebih lanjut, Hetifah bertekad untuk bersama seluruh perempuan Partai Golkar siap mewarnai dan sekaligus akan secara sungguh-sungguh mewujudkan politik bersih dan demokratis.

“Bagi kader perempuan yang sudah duduk di Legislatif baik di DPR RI maupun DPRD, kami akan mempertegas sikap politik dan keberpihakan kami pada nasib kaum perempuan, anak-anak, remaja, serta kaum marjinal melalui kebijakan yang kami rumuskan,” tegas Anggota Komisi II DPR RI ini.

Hetifah juga menegaskan bahwa perempuan Golkar terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh komponen baik di legislatif, eksekutif maupun civil society antara lain KPPRI, KOWANI, KPPI, MPI, LSM, aktivis media, serta para akademisi yang peduli keterwakilan perempuan dalam politik.

Jika merujuk jumlah Dapil pada Pemilu 2014 terdapat sebanyak 2.453 Dapil. Jumlah ini diperkirakan meningkat pada 2019 mendatang. Dari jumlah Dapil tersebut dengan menghitung setiap Dapil terdapat 3 orang perempuan, maka diperkirakan ada sebanyak 7.359 calon perempuan. Tugas KPPG adalah mempersiapkan kader perempuan Golkar untuk berkontestasi di Pemilihan Legislatif 2019 mendatang.

Hal mendasar yang akan dilakukan diantaranya: memberikan motivasi dan sugesti kepada perempuan untuk semakin percaya diri dan yakin untuk siap berkontestasi, memberikan fasilitas untuk mereka siap menang, dan meningkatkan kualitas dan membangun kompetensi perempuan.

“Mudah-mudahan kepercayaan yang diberikan di pundak kami kaum perempuan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kepada para kader perempuan Partai Golkar di seluruh Indonesia, saya menghimbau agar segera merapatkan barisan dan bergandeng tangan mewujudkan visi bersama ini,” tutupnya.

*) sumber : Tribun Kaltim

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi