JAY_2591-Panel

Banyak Blangko E-KTP Kurang

 

PROKAL.COMENANGGAPI kekurangan blangko yang disampaikan oknum petugas Disdukcapil, dibantah Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian. Dia mengungkapkan, permasalahan yang terjadi di daerah dalih kekurangan blangko tidak benar. Dia menegaskan, kekurangan blangko di daerah saat ini tidak terdampak pada masalah pencetakan blangko atau mega korupsi e-KTP.

“Kita selalu mengawasi dan mempertanyakan ini. Persediaan blangko yang kekurangan tidak ada kaitannya dengan masalah yang sebelumnya, karena sudah ada anggarannya tersendiri,” ujarnya.

Dia menuturkan, pencetakan e-KTP tentu harus dapat segera terealisasi secara menyeluruh di wilayah Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan. Bahkan dikatakannya, ada daerah yang telah memiliki kelebihan blangko, namun pencetakan e-KTP masih tetap stagnan.

Bukan itu saja, kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pencetakan e-KTP merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat di Kota Tarakan. Pasalnya, dalam waktu dekat pesta demokrasi yakni Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tarakan akan berlangsung 2018 mendatang. Sehingga penting bagi pemerintah memenuhi hak masyarakat dalam memiliki kartu tanda penduduk.

“Sebenarnya kita tidak kurang. Masalah ini harus dituntaskan. Mengingat di Tarakan akan pilkada. Jangan sampai hak pilih rakyat tidak diakomodir karena tak ada e-KTP,” ungkapnya.

Dia juga menegaskan, adanya pungutan liar (pungli) dengan dalih keterbatasan blangko sehingga tidak dilakukan pencetakan e-KTP, sangat jelas tidak dibenarkan dan tentunya melanggar. Sebab pelayanan publik saat ini di pemerintahan tidak dipungut biaya alias gratis. Hanya saja, permainan oknum bisa saja terjadi, namun perlu penindakan tegas dari penegak hukum atau tim Saber Pungli yang dibentuk di setiap daerah.

“Saya minta ini (pungli) disikapi cepat. Tidak dibenarkan adanya pungli di pelayanan publik. Laporkan segera, sekarang ada pusat pengaduan masyarakat, dilaporkan saja,” tegasnya.

Sementara itu, dia menuturkan, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, untuk membicarakan kebutuhan atau kuota blangko yang diperlukan di daerah Kalimantan Utara. “Saya akan laporkan dan bicarakan sortir kebutuhan blangko. Tarakan akan prioritas,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan data kependudukan juga terjadi sedikit masalah dalam momen penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dikatakan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof Dr Zudan Arif Fakulloh SH MH, ada tiga kendala yang sudah teridentifikasi, sehingga data peserta CPNS tidak terbaca di pusat.

“Di antaranya penduduk telah memiliki nomor Kartu Keluarga (KK) baru, namun masih mendaftar menggunakan nomor KK lama. Penduduk pindah dan datang tidak melapor dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. NIK tidak ditemukan, sedangkan yang bersangkutan telah memiliki KTP elektronik,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Dia juga mengaku telah mempersiapkan solusi untuk mempermudah dan menyamakan data kependudukan secara nasional. “Penduduk agar memasukkan NIK dan nomor KK baru. Selain itu, tim Dirjen Dukcapil Kemendagri memfasilitasi penyelesaian dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Tim juga akan menginformasikan ke yang bersangkutan untuk mendaftar kembali,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menyebutkan, pihaknya telah menerima laporan sebanyak 1.300 permasalahan yang terjadi dari 1,3 juta penduduk Indonesia. Sementara itu, di wilayah Kalimantan Utara juga sudah terdeteksi ada puluhan data kependudukan yang bermasalah. “Itu hak warga negara. Ini bisa ribut. Makanya, kita fasilitas karena itu mudah saja untuk diselesaikan,” terangnya.

*) sumber : balikpapan post

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi