JAY_2591-Panel

Banyak Blangko E-KTP Kurang

 

PROKAL.COMENANGGAPI kekurangan blangko yang disampaikan oknum petugas Disdukcapil, dibantah Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian. Dia mengungkapkan, permasalahan yang terjadi di daerah dalih kekurangan blangko tidak benar. Dia menegaskan, kekurangan blangko di daerah saat ini tidak terdampak pada masalah pencetakan blangko atau mega korupsi e-KTP.

“Kita selalu mengawasi dan mempertanyakan ini. Persediaan blangko yang kekurangan tidak ada kaitannya dengan masalah yang sebelumnya, karena sudah ada anggarannya tersendiri,” ujarnya.

Dia menuturkan, pencetakan e-KTP tentu harus dapat segera terealisasi secara menyeluruh di wilayah Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan. Bahkan dikatakannya, ada daerah yang telah memiliki kelebihan blangko, namun pencetakan e-KTP masih tetap stagnan.

Bukan itu saja, kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pencetakan e-KTP merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat di Kota Tarakan. Pasalnya, dalam waktu dekat pesta demokrasi yakni Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tarakan akan berlangsung 2018 mendatang. Sehingga penting bagi pemerintah memenuhi hak masyarakat dalam memiliki kartu tanda penduduk.

“Sebenarnya kita tidak kurang. Masalah ini harus dituntaskan. Mengingat di Tarakan akan pilkada. Jangan sampai hak pilih rakyat tidak diakomodir karena tak ada e-KTP,” ungkapnya.

Dia juga menegaskan, adanya pungutan liar (pungli) dengan dalih keterbatasan blangko sehingga tidak dilakukan pencetakan e-KTP, sangat jelas tidak dibenarkan dan tentunya melanggar. Sebab pelayanan publik saat ini di pemerintahan tidak dipungut biaya alias gratis. Hanya saja, permainan oknum bisa saja terjadi, namun perlu penindakan tegas dari penegak hukum atau tim Saber Pungli yang dibentuk di setiap daerah.

“Saya minta ini (pungli) disikapi cepat. Tidak dibenarkan adanya pungli di pelayanan publik. Laporkan segera, sekarang ada pusat pengaduan masyarakat, dilaporkan saja,” tegasnya.

Sementara itu, dia menuturkan, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, untuk membicarakan kebutuhan atau kuota blangko yang diperlukan di daerah Kalimantan Utara. “Saya akan laporkan dan bicarakan sortir kebutuhan blangko. Tarakan akan prioritas,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan data kependudukan juga terjadi sedikit masalah dalam momen penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dikatakan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof Dr Zudan Arif Fakulloh SH MH, ada tiga kendala yang sudah teridentifikasi, sehingga data peserta CPNS tidak terbaca di pusat.

“Di antaranya penduduk telah memiliki nomor Kartu Keluarga (KK) baru, namun masih mendaftar menggunakan nomor KK lama. Penduduk pindah dan datang tidak melapor dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. NIK tidak ditemukan, sedangkan yang bersangkutan telah memiliki KTP elektronik,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Dia juga mengaku telah mempersiapkan solusi untuk mempermudah dan menyamakan data kependudukan secara nasional. “Penduduk agar memasukkan NIK dan nomor KK baru. Selain itu, tim Dirjen Dukcapil Kemendagri memfasilitasi penyelesaian dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Tim juga akan menginformasikan ke yang bersangkutan untuk mendaftar kembali,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menyebutkan, pihaknya telah menerima laporan sebanyak 1.300 permasalahan yang terjadi dari 1,3 juta penduduk Indonesia. Sementara itu, di wilayah Kalimantan Utara juga sudah terdeteksi ada puluhan data kependudukan yang bermasalah. “Itu hak warga negara. Ini bisa ribut. Makanya, kita fasilitas karena itu mudah saja untuk diselesaikan,” terangnya.

*) sumber : balikpapan post

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  2. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

  3. Selamat Hari Kartini untuk Ibu Hetifah Semangat dan Teruslah mendorong keterlibatan peran perempuan dalam keterwakilannya di Parlemen. Sebab tanpa perempuan, maka demokrasi kita masih stagnan. Salam Kartini Indonesia !!! Selamat Berjuang ! Selamatkan Perempuan Indonesia dari Ketertindasan...

Lihat semua aspirasi