DSC02124

APBN 2018 Disahkan

 

Hari ini (25/10), DPR RI menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 menjadi UU APBN 2018. APBN kali ini berfokus untuk memacu investasi dan pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

DPR dan Pemerintah berharap APBN 2018 dapat mewujudkan: pembangunan infrastruktur secara merata; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarpendapatan; serta membuka kesempatan kerja.

Berikut ringkasan APBN 2018:

Anggaran pendapatan negara 2018 direncanakan Rp. 1.898,7 triliun, yang bersumber dari:
 Penerimaan pajak sebesar Rp. 1.618,0 triliun
 PNBP sebesar Rp. 275,4 triliun
 Penerimaan hibah sebesar Rp. 1,1 triliun.

Anggaran belanja negara 2018 direncanakan Rp. 2.220,6 triliun, terdiri dari:
 Anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1.454,4 triliun.
 Anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 766,1 triliun.

Anggaran transfer ke daerah dan dana desa terdiri dari:
 Tranfer ke daerah sebesar Rp. 706,1 triliun
 Dana desa sebesar Rp. 60 triliun.

Anggaran transfer ke daerah sebesar Rp. 701,0 triliun terdiri dari:
 Dana perimbangan sebesar Rp. 676,6 triliun.
 DID sebesar Rp. 8,5 triliun.
 Dana otsus dan keistimewaan Yogyakarta sebesar Rp. 21,0 triliun.

Anggaran dana perimbangan sebesar Rp. 671,6 triliun terdiri dari:
 Dana transfer umum sebesar Rp. 490,7 triliun.
 Dana transfer khusus sebesar Rp. 185,8 triliun.

Anggaran dana transfer umum sebesar Rp. 490,7 triliun terdiri dari:
 DBH sebesar Rp. 89,2 triliun.
 DAU sebesar Rp. 401,1 triliun.

Anggaran dana transfer khusus sebesar Rp. 185,8 triliun terdiri dari:
 DAK fisik sebesar Rp. 62,4 triliun.
 DAK non fisik sebesar Rp. 123,4 triliun

Jika dilihat jumlah rencana pendapatan dan belanja negara tahun 2018, maka terdapat defisit sebesar Rp. 325,9 triliun.

Jika dilihat anggaran belanja pemerintah sebesar 2.220,6 triliun, maka anggaran pendidikan sebesar Rp. 444,1 triliun (20% dari anggaran belanja).

*) admin

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  2. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

  3. Selamat Hari Kartini untuk Ibu Hetifah Semangat dan Teruslah mendorong keterlibatan peran perempuan dalam keterwakilannya di Parlemen. Sebab tanpa perempuan, maka demokrasi kita masih stagnan. Salam Kartini Indonesia !!! Selamat Berjuang ! Selamatkan Perempuan Indonesia dari Ketertindasan...

Lihat semua aspirasi