Angkat Isu Banjir Samarinda di Pusat

Senayan (20/2) — Anggota Komisi V DPR RI Hetifah menyayangkan Dirjen Sumber Daya Air Kemen-PU Muhammad Amron dalam RDP dengan Komisi V DPR RI hari ini yang tidak menyinggung isu dan program pengendalian banjir di Kalimantan, khususnya Samarinda sebagai prioritas. Padahal Kalimantan merupakan wilayah yang memiliki sungai-sungai besar seperti Mahakam, Barito, Kapuas, dll.

Menurut Hetifah, kalimantan merupakan ranking pertama permasalahan banjir di Indonesia. Sekitar 40% kejadian banjir di Indonesia terjadi di kalimantan yang 30% diantaranya terjadi di Kaltim. Samarinda merupakan daerah yang menjadi langganan banjir di kalimantan.

“Penanganan masalah banjir ini penting bagi masyarakat di Kalimantan, terutama bagi warga Samarinda yang setiap tahun mengalami banjir. Pemerintah harus memperhatikan hal ini lebih serius karena sangat mengganggu,” ujar Anggota DPR RI Dapil Kaltim ini.

Ada beberapa penyebab banjir yang terjadi, antara lain luapan sungai Mahakam dan anak-anak sungainya serta perubahan tata guna dan pemanfaatan lahan ( untuk tambang batu bara dan pembangunan kawasan pemukiman).

Untuk itu, Hetifah menegaskan perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengendalikan masalah ini. “Sinergitas antar level  (kota, propinsi dan pusat) menjadi salah satu hal penting untuk dipertimbangkan, karena pengelolaan wilayah sungai mahakam menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat (melalui balai wilayah sungai Kalimantan III).”

Secara khusus, Hetifah pertanyakan peran balai. “Sejauh mana peran Balai dalam pengendalian banjir (Balai Wilayah sungai/GWS Kalimantan III) sungai mahakam dan anak-anak sungainya? Apa strategi pemerintah pusat (BWS Kalimantan III) dalam pengendalian Banjir Kalimantan Timur, dan secara khusus Kota Samarinda?

Menurut Anggota Fraksi Partai Golkar ini, dari data yang diterimanya dari daerah, ada usulan dari gubernur  ada komitmen sharing dari pusat dalam menyelesaikan masalah banjir Kota Samarinda. Dari usulan Tim Pengendalian Banjir terpadu unsur Kota Samarinda, Provinsi Kaltim dan Pusat, dibutuhkan 3,4 Triliun dengan komposisi 1,2 Triliun dari pusat, 1,4 Triliun dari provinsi, dan 800 Miliar dari Kota Samarinda.

“Namun sejak tim dibentuk (2002) dalam realisasinya pusat hanya menyumbang sekitar 150 M.  Itupun hanya untuk sungai Karang Mumus. Sedangkan propinsi sudah mengalokasikan dana sekitar 600 M (untuk tahun 2012-2013 dari nilai sharing 1,4 Triliun),” gugat Hetifah.

Tata Ruang

Hetifah juga mempertanyakan mengapa di masa lalu pemda Kota Samarinda dibiarkan melanggar tata ruang dan pembinaan dari pemerintah pusat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Dirjen Cipta Karya KemenPU, Dirjen Sumber Daya Air KemenPU (dengan turut menghadirkan para Kepala Balai yang memiliki program penanggulangan banjir), dan Dirjen Penataan Ruang KemenPU tersebut, Hetifah juga berharap ke depan diharapkan Dirjen Penataan Ruang KemenPU mengkaji kerentanan wilayah Samarinda. “Kemen-PU harus mendukung serta memfasilitasi Pemkot Samarinda melaksanakan Undang-Undang Penataan Ruang secara konsisten,” kata Hetifah.

Hetifah berharap Komisi V DRR RI dalam kesempatan pertemuan hari ini, dipertemukannya Kabid SDA Provinsi dengan Dirjen SDA dan Direktur Sungai dapat segera untuk bersama menindaklanjuti lebih serius masalah ini.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi