IMG_9804-2

Anggota DPR Ini Setuju Ada Kampanye Negatif di Pilgub Kaltim

 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pertengahan 2018 nanti, masyarakat Kaltim akan kembali memilih pemimpin baru.

Kontestasi menuju Kaltim 1 (Gubernur Kaltim) sudah dimulai sejak Januari ini.

Seperti di kontestasi pilkada pada umumnya, negatif campaign maupun black campaign yang bertujuan menurunkan tingkat keterpilihan kandidat tertentu, bakal dilakukan pendukung calon-calon tertentu.

Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian menjelaskan, kampanye negatif sangat berbeda dengan kampanye hitam.

Menurut Hetifah, kampanye negatif menampilkan fakta negatif, atau track record yang tidak baik dari kandidat tertentu.

“Misalnya, si Cagub A punya tiga istri. Ini fakta. Tapi, bisa memberi kesan positif pada calon tersebut,” ungkap Hetifah, Kamis (25/1/2018), saat menjadi narasumber sosialisasi UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul.

Sementara, kata Hetifah, kampanye hitam tidak berbasis fakta. Melainkan lebih cenderung menjurus fitnah.

“Itu (kampanye hitam) tidak bisa ditolerir. Karena bisa bikin bias ke publik. Karena itu bukan informasi yang benar,” ujar Hetifah.

Meski menolak keras model kampanye hitam, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) di Kaltim-Kaltara ini justru mendukung kampanye negatif. Dengan demikian, kata Hetifah, masyarakat bisa mendapat informasi yang utuh mengenai calon tersebut.

“Bagi saya bagus. Jadi, orang bisa tau track record kurang dan lebihnya,” ucap politisi Golkar ini.

Selain menyinggung model kampanye negatif dan kampanye hitam, Hetifah juga mengatakan money politik belum hilang dari gelaran pilkada.

“Politik uang harus diberantas. Makanya, saat ini sanksi tidak hanya dikenakan kepada pemberi. Penerima pun akan disanksi,” tegas Hetifah.

Hetifah menjelaskan, politik uang masih sulit diberantas lantaran sudah menjadi budaya di masyarakat. Menurut Hetifah, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti, sehingga sangat mudah diiming-imingi dengan uang.

“Tidak tahu apa-apa, kemudian dikasih uang terus disuruh milih calon tertentu. Dan mereka mau saja. Kan warga yang demikian ini korban, karena ketidaktahuan,” urai Hetifah.

Meski korban, pemberian sanksi tetap diberlakukan kepada penerima, sebagai bagian dari edukasi politik uang.

“Banyak yang bilang, ambil uangnya, jangan pilih calonnya. Hal inilah yang membuat sanksi kepada penerima juga diterapkan,” katanya lagi.

Sementara itu, bagi politisi, lanjut Hetifah, politik uang juga seolah menjadi dilema. Masyarakat, kata Hetifah, lebih senang kepada politisi yang royal dan dermawan.

“Banyak warga yang lebih tidak suka kepada politisi pelit, dibandingkan politisi korup. Jadi, warga tidak peduli, dari mana asal uang yang dibagikan,” tuturnya.

*) sumber : Tribun Kaltim

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu..tolong kami para guru honorer ptt SMA Negeri se Kal-Tim d bawah propinsi, upah kami hanya 1,3 jt jauh d bwh UMP 2,5 jt..dan kesejahteraan kami d bwh guru2 TK d daerah..tolong kami bu..

  2. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  3. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

Lihat semua aspirasi