IMG_9804-2

Anggota DPR Ini Setuju Ada Kampanye Negatif di Pilgub Kaltim

 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pertengahan 2018 nanti, masyarakat Kaltim akan kembali memilih pemimpin baru.

Kontestasi menuju Kaltim 1 (Gubernur Kaltim) sudah dimulai sejak Januari ini.

Seperti di kontestasi pilkada pada umumnya, negatif campaign maupun black campaign yang bertujuan menurunkan tingkat keterpilihan kandidat tertentu, bakal dilakukan pendukung calon-calon tertentu.

Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian menjelaskan, kampanye negatif sangat berbeda dengan kampanye hitam.

Menurut Hetifah, kampanye negatif menampilkan fakta negatif, atau track record yang tidak baik dari kandidat tertentu.

“Misalnya, si Cagub A punya tiga istri. Ini fakta. Tapi, bisa memberi kesan positif pada calon tersebut,” ungkap Hetifah, Kamis (25/1/2018), saat menjadi narasumber sosialisasi UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul.

Sementara, kata Hetifah, kampanye hitam tidak berbasis fakta. Melainkan lebih cenderung menjurus fitnah.

“Itu (kampanye hitam) tidak bisa ditolerir. Karena bisa bikin bias ke publik. Karena itu bukan informasi yang benar,” ujar Hetifah.

Meski menolak keras model kampanye hitam, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) di Kaltim-Kaltara ini justru mendukung kampanye negatif. Dengan demikian, kata Hetifah, masyarakat bisa mendapat informasi yang utuh mengenai calon tersebut.

“Bagi saya bagus. Jadi, orang bisa tau track record kurang dan lebihnya,” ucap politisi Golkar ini.

Selain menyinggung model kampanye negatif dan kampanye hitam, Hetifah juga mengatakan money politik belum hilang dari gelaran pilkada.

“Politik uang harus diberantas. Makanya, saat ini sanksi tidak hanya dikenakan kepada pemberi. Penerima pun akan disanksi,” tegas Hetifah.

Hetifah menjelaskan, politik uang masih sulit diberantas lantaran sudah menjadi budaya di masyarakat. Menurut Hetifah, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti, sehingga sangat mudah diiming-imingi dengan uang.

“Tidak tahu apa-apa, kemudian dikasih uang terus disuruh milih calon tertentu. Dan mereka mau saja. Kan warga yang demikian ini korban, karena ketidaktahuan,” urai Hetifah.

Meski korban, pemberian sanksi tetap diberlakukan kepada penerima, sebagai bagian dari edukasi politik uang.

“Banyak yang bilang, ambil uangnya, jangan pilih calonnya. Hal inilah yang membuat sanksi kepada penerima juga diterapkan,” katanya lagi.

Sementara itu, bagi politisi, lanjut Hetifah, politik uang juga seolah menjadi dilema. Masyarakat, kata Hetifah, lebih senang kepada politisi yang royal dan dermawan.

“Banyak warga yang lebih tidak suka kepada politisi pelit, dibandingkan politisi korup. Jadi, warga tidak peduli, dari mana asal uang yang dibagikan,” tuturnya.

*) sumber : Tribun Kaltim

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. .asslm, wr, wb, Bu haji dalam rangka Pembukaan Asian Games, boleh ga kami dapat undangan untuk bisa hadir di acara Pembukaan tgl 18/8/2018 nanti, Trima kasih atas berkenannya, wassalam trima kasih By, H.Achmad-Kaltim HP/WA. 081347906928

  2. Semangat pagi bu Hatifah. Saya Lettu Gunawan anggota Lanal Balikpapan (kita pernah bertemu di hotel grand Tjokro Balikpapan saat even sosialisasi Asian Games 2018) Mengenai pendidikan di daerah terpencil terutama perbatasan....mohon izin saya menyarankan : 1. Pembangunan fasilitas dan kualitas harus lebih baik dari pada negara tetangga jangan sampai terjadi seperti di daerah Kalimantan dimana masyarakat NKRI banyak yang menyeberang ke Malaysia untuk sekolah karena fasilitas lebih baik bahkan selama sekolah disana seluruh siswa mendapat fasilitas pinjam pakai laptop. RESIKO : mereka akan lebih mengetahui sejarah malaysia dan bahkan lagu kebangsaan malaysia 2. Khusus daerah terpencil rawan konflik pemberontakan....kami menyarankan mendayagunaan aparat TNI/POLRI yang berdinas didaerah tersebut untuk mengajar.....sehingga ada rasa aman bagi warga dan anggota TNI/POLRI tersebut memiliki tanggung jawab moral sekaligus memiliki kemauan untuk mengembangkan SDM nya dalam hal pendidikan. Demikian saran saya. Terima kasih

  3. Assalamu'alaikum wr wb. Yang Terhormat Ibu Hetifah Sjaifudian. Saya Safril, dari Institusi yang bergerak dalam kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM khususnya di bidang Teknologi informasi dan Komunikasi untuk SMK dan SMA . Sejak tahun 2012 kami telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memberikan keahlian digital kepada siswa SMK maupun SMA untuk meningkatkan daya saing siswa setelah lulus. Hal ini mengingat masih cukup banyak lulusan SMK yang belum memperoleh kesempatan kerja. Dan yang sudah bekerja tidak sedikit memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan ilmu atau keahlian yang diperoleh di SMK. Mohon maaf kami tidak bermaksud memandang rendah suatu pekerjaan, akan tetapi banyak lulusan SMK yang menjadi petugas cleaning atau cleaning service, office boy dan sejenisnya. Kami hanya ingin memaksimalkan peluang pekerjaan yang terbaik yang dapat diperoleh oleh lulusan SMK, sehingga selama 3 tahun belajar dan berlatih tidak berakhir pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak memerlukan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Sementara dibentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi kurang memberikan dampak yang diharapkan. Dan para pemilik Sertifikat dari BNSP setiap tahun harus memperpanjang legalitas Sertifikatnya dengan biaya cukup mahal. Selain itu kami menilai adanya pemaksaan bagi SMK untuk menyelenggarakan Sertifikasi Profesi di SMK-SMK dengan dibentuknya LSP-LSP melalui Peraturan Menteri Pendidikan, yang jelas mengikat SMK untuk mengalokasikan Dana BOS untuk kegiatan BNSP. BNSP mengeluarkan sertifikat profesi berstandar nasional sedangkan kami mengeluarkan sertifikat keahlian digital bersatndar Internasional dan ditandatangani langsung oleh Produsen yang mengeluarkan produk-produk teknologi digital, seperti Microsoft, Adobe dan Autodesk. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Yth. Ibu Hetifah Sjaifudian, untuk dapat memberikan solusi bagi kami agar dapat memberikan bimbingan berbasis kinerja dengan standar internasional kepada siswa SMK dan pada akhirnya siswa memperoleh sertifikat keahlian digital berstandar Internasional yang sudah diakui oleh kurang lebih 140 negara. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dengan respon cukup positif akan tetapi hanya sebatas itu. Alasan utama yang kami terima adalah masalah pendanaan. Kami pada prinsipnya bukan bertujuan "memanfaatkan" Dana Bos atau anggaran pemerintah meskipun seharusnya memang demikian, akan tetapi visi dan misi kami lebih kepada memberikan solusi kepada pihak sekolah terutama kepada siswa yang nantinya menjadi SDM yang mampu bersaing dan memperoleh peluang kerja lebih besar. Bahkan kami memberikan alternatif agar siswa dapat menabung melalui Bank sehingga mampu untuk memenuhi biaya Sertifikasi yang kami selenggarakan dengan nominal yang sangat terjangkau. Untuk itu kami mohon dan sangat berharap untuk dapat bertemu Ibu dan memperoleh arahan serta dukungan agar visi dan misi kami dapat terwujud. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih. Jika berkenan dan kami sangat senang menerima kabar baik dari Ibu melalui 081373264177

Lihat semua aspirasi