Anggaran DAK 2013 Dialokasikan Rp 29,6 Triliun

Jakarta/Senayan, 17/9 – Komisi V DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian Perhubungan, Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementrian Perumahan Rakyat hari ini di Gedung

viagra uk

Nusantara DPR membahas mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana sebesar Rp. 29,6 Triliun dialokasikan untuk DAK bidang infrastruktur Tahun 2013, meningkat hingga lebih dari 4 kali lipat dari tahun ini yang berjumlah Rp. 6,3 Triliun.

Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil kaltim, Hetifah Sjaifudian mengatakan, DAK akan sangat membantu daerah, terutama daerah-daerah tertinggal. “DAK meningkatkan kapasitas pemerintah daerah yang tidak memadai untuk memelihara, meningkatkan, dan membangun infrastruktur daerah yang menjadi kewenangannya,” Papar Hetifah.

Tahun ini, urai Hetifah, dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, pemerintah secara tegas memprioritaskan dan memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah tertinggal dalam pengalokasian anggaran DAK. Adapun bidang infrastruktur meliputi pembangunan pada sub-bidang irigasi, jalan, air minum, dan sanitasi.

Dalam paparannya, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan bahwa Daerah dapat memperoleh kucuran DAK jika memenuhi kriteria umum (KU), kriteria khusus (KK), serta kriteria teknis (KT). Daerah dengan KU atau kapasitas fiskal dibawah rata-rata KU secara nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK. Sedangkan KK meliputi kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan seluruh daerah tertinggal. Karakteristik lain yang tercakup dalam KK adalah daerah perbatasan, daerah rawan bencana, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata. Untuk kriteria teknis didasarkan indikator-indikator teknis yang disusun oleh kementrian terkait bersama DPR.

Tahun depan, sebagaimana diugkapkan Hetifah, Komisi V DPR RI telah berupaya agar daerah tidak perlu lagi untuk terlebih dahulu menyediakan dana pendampingan sebesar 10 % dari nilai DAK. Sebab, banyak APBD yang kemudian terbebani dengan ketentuan ini, terutama bagi daerah yang jelas-jelas kemampuan fiskalnya rendah.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan DAK, Kemen-PU salah satunya mengusulkan agar alokasi DAK harus didasarkan kepada program, dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang infrastruktur PU, dan tidak hanya ditentukan oleh celah fiskal saja.

Selain itu, program atau kegiatan yang didanai DAK juga mesti dituangkan dalam Rencana Definitif (RD) yang menjadi dasar untuk menyusun DIPA daerah. “Mekanisme perencanaan dan pemograman juga akan disesuaikan dengan mekanisme RD, sehingga penetapan paket kegiatan lebih sesuai dengan prioritas dan lebih efektif,” Kata Menteri Djoko Kirmanto.

Akuntabilitas Masih Rendah

Pada tahun 2012 ini, penerima DAK berjumlah 1.790 SKPD (untuk 4 sub bidang) senilai Rp. 6,99 Triliun yang terdiri dari DAK Rp. 6,3 Triliun ditambah Rp. 0,66 Triliun. Hingga 11 September 2012, Kemen-PU mencatat baru sekitar 13,44 % progress fisik yang dilaporkan. Untuk progress keuangan yang dilaporkan sejumlah Rp. 0,65 Triliun (9,36 %).

Rendahnya disiplin serta kualitas pelaporan daerah dalam penggunaan DAK menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI dan mitra kerja. Untuk itu, Komisi V DPR RI mendorong 4 Kementrian terkait untuk lebih berperan pada proses pengaturan (pembuatan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan lain-lain), pembinaan (bimbingan teknis, pelatihan, dan sebagainya), serta pengawasan dan pengendalian.

Anggota Komisi V DPR RI yang juga anggota Fraksi partai Golkar DPR RI, Hetifah, mengatakan pengawasan dan pengendalian dapat meliputi pemberian sanksi untuk memacu akuntabilitas. “Daerah-daerah penerima DAK perlu meningkatka tanggungjawab dalam pelaksanaan DAK,” Ujarnya.

Prioritas Kaltim

Pembangunan daerah tertinggal di Kaltim, seperti daerah terpencil, pedalaman, dan perbatasan masih harus menjadi prioritas pembangunan untuk mewujudkan keterbukaan akses dan membangun interkoneksi / keterhubungan antar daerah. Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Malinau adalah 3 Kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal. Pada tahun 2012 ini, ketiga daerah di wilayah perbatasan yang masih banyak menghadapi kendala infrastruktur hanya mendapat kucuran DAK Rp. 20,7 Milyar.

Menurut Hetifah, tantangan dalam pembangunan kawasan perbatasan sudah menyangkut ancaman kedaulatan, karena tidak sedikit saat ini masyarakat di perbatasan dan wilayah terpencil serta pedalaman di Kalimantan yang tingkat ketergantungannya pada Malaysia sangat besar karena akses yang lebih mudah dan fasilitas infrastruktur dan social-ekonomi yang lebih memadai.

Oleh karena itu, sewajarnya ketiga Kabupaten di Kawasan perbatasan Kalimantan tersebut mendapat DAK yang lebih besar untuk program-program strategis yang diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan di segala bidang.

“Kondisi unik-spesifik daerah juga harus menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam mentapkan indeks harga barang untuk spesifikasi yang ditetapkan. Akibat akses yang sulit, harga barang melambung. Ini tentu harus juga dipertimbangkan dalam menentukan proporsionalitas alokasi DAK,” Kata Hetifah.

Untuk usulan tahun 2013, Komisi V dan Kementrian terkait akan bersama-sama membahas kriteria teknis daerah penerima DAK. Ini pertama kalinya dilakukan mengingat selama ini pengalokasian DAK lebih banyak ditentukan oleh Kemenkeu dan Kementrian terkait saja.Rich Text AreaToolbarBold (Ctrl / Alt + Shift + B)Italic (Ctrl / Alt + Shift + I)Strikethrough (Alt + Shift + D)Unordered list (Alt + Shift + U)Ordered list (Alt + Shift + O)Blockquote (Alt + Shift + Q)Align Left (Alt + Shift + L)Align Center (Alt + Shift + C)Align Right (Alt + Shift + R)Insert/edit link (Alt + Shift + A)Unlink (Alt + Shift + S)Insert More Tag (Alt + Shift + T)Toggle spellchecker (Alt + Shift + N)▼
Toggle fullscreen mode (Alt + Shift + G)Show/Hide Kitchen Sink (Alt + Shift + Z)Add NextGEN GalleryInsert Poll
FormatFormat▼
UnderlineAlign Full (Alt + Shift + J)Select text color▼
Paste as Plain TextPaste from WordRemove formattingInsert custom characterOutdentIndentUndo (Ctrl + Z)Redo (Ctrl + Y)Help (Alt + Shift + H)

Jakarta/Senayan, 17/9 – Komisi V DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian Perhubungan, Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementrian Perumahan Rakyat hari ini di Gedung Nusantara DPR membahas mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana sebesar Rp. 29,6 Triliun dialokasikan untuk DAK bidang infrastruktur Tahun 2013, meningkat hingga lebih dari 4 kali lipat dari tahun ini yang berjumlah Rp. 6,3 Triliun.
Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil kaltim, Hetifah Sjaifudian mengatakan, DAK akan sangat membantu daerah, terutama daerah-daerah tertinggal. “DAK meningkatkan kapasitas pemerintah daerah yang tidak memadai untuk memelihara, meningkatkan, dan membangun infrastruktur daerah yang menjadi kewenangannya,” Papar Hetifah.
Tahun ini, urai Hetifah, dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, pemerintah secara tegas memprioritaskan dan memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah tertinggal dalam pengalokasian anggaran DAK. Adapun bidang infrastruktur meliputi pembangunan pada sub-bidang irigasi, jalan, air minum, dan sanitasi.
Dalam paparannya, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan bahwa Daerah dapat memperoleh kucuran DAK jika memenuhi kriteria umum (KU), kriteria khusus (KK), serta kriteria teknis (KT). Daerah dengan KU atau kapasitas fiskal dibawah rata-rata KU secara nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK. Sedangkan KK meliputi kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan seluruh daerah tertinggal. Karakteristik lain yang tercakup dalam KK adalah daerah perbatasan, daerah rawan bencana, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata. Untuk kriteria teknis didasarkan indikator-indikator teknis yang disusun oleh kementrian terkait bersama DPR.
Tahun depan, sebagaimana diugkapkan Hetifah, Komisi V DPR RI telah berupaya agar daerah tidak perlu lagi untuk terlebih dahulu menyediakan dana pendampingan sebesar 10 % dari nilai DAK. Sebab, banyak APBD yang kemudian terbebani dengan ketentuan ini, terutama bagi daerah yang jelas-jelas kemampuan fiskalnya rendah.
Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan DAK, Kemen-PU salah satunya mengusulkan agar alokasi DAK harus didasarkan kepada program, dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang infrastruktur PU, dan tidak hanya ditentukan oleh celah fiskal saja.
Selain itu, program atau kegiatan yang didanai DAK juga mesti dituangkan dalam Rencana Definitif (RD) yang menjadi dasar untuk menyusun DIPA daerah. “Mekanisme perencanaan dan pemograman juga akan disesuaikan dengan mekanisme RD, sehingga penetapan paket kegiatan lebih sesuai dengan prioritas dan lebih efektif,” Kata Menteri Djoko Kirmanto.
Akuntabilitas Masih Rendah
Pada tahun 2012 ini, penerima DAK berjumlah 1.790 SKPD (untuk 4 sub bidang) senilai Rp. 6,99 Triliun yang terdiri dari DAK Rp. 6,3 Triliun ditambah Rp. 0,66 Triliun. Hingga 11 September 2012, Kemen-PU mencatat baru sekitar 13,44 % progress fisik yang dilaporkan. Untuk progress keuangan yang dilaporkan sejumlah Rp. 0,65 Triliun (9,36 %).
Rendahnya disiplin serta kualitas pelaporan daerah dalam penggunaan DAK menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI dan mitra kerja. Untuk itu, Komisi V DPR RI mendorong 4 Kementrian terkait untuk lebih berperan pada proses pengaturan (pembuatan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan lain-lain), pembinaan (bimbingan teknis, pelatihan, dan sebagainya), serta pengawasan dan pengendalian.
Anggota Komisi V DPR RI yang juga anggota Fraksi partai Golkar DPR RI, Hetifah, mengatakan pengawasan dan pengendalian dapat meliputi pemberian sanksi untuk memacu akuntabilitas. “Daerah-daerah penerima DAK perlu meningkatka tanggungjawab dalam pelaksanaan DAK,” Ujarnya.
Prioritas Kaltim
Pembangunan daerah tertinggal di Kaltim, seperti daerah terpencil, pedalaman, dan perbatasan masih harus menjadi prioritas pembangunan untuk mewujudkan keterbukaan akses dan membangun interkoneksi / keterhubungan antar daerah. Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Malinau adalah 3 Kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal. Pada tahun 2012 ini, ketiga daerah di wilayah perbatasan yang masih banyak menghadapi kendala infrastruktur hanya mendapat kucuran DAK Rp. 20,7 Milyar.
Menurut Hetifah, tantangan dalam pembangunan kawasan perbatasan sudah menyangkut ancaman kedaulatan, karena tidak sedikit saat ini masyarakat di perbatasan dan wilayah terpencil serta pedalaman di Kalimantan yang tingkat ketergantungannya pada Malaysia sangat besar karena akses yang lebih mudah dan fasilitas infrastruktur dan social-ekonomi yang lebih memadai.
Oleh karena itu, sewajarnya ketiga Kabupaten di Kawasan perbatasan Kalimantan tersebut mendapat DAK yang lebih besar untuk program-program strategis yang diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan di segala bidang.
“Kondisi unik-spesifik daerah juga harus menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam mentapkan indeks harga barang untuk spesifikasi yang ditetapkan. Akibat akses yang sulit, harga barang melambung. Ini tentu harus juga dipertimbangkan dalam menentukan proporsionalitas alokasi DAK,” Kata Hetifah.
Untuk usulan tahun 2013, Komisi V dan Kementrian terkait akan bersama-sama membahas kriteria teknis daerah penerima DAK. Ini pertama kalinya dilakukan mengingat selama ini pengalokasian DAK lebih banyak ditentukan oleh Kemenkeu dan Kementrian terkait saja.
Path:

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Terima kasih banyak bapak Harmen Batubara, atas dukungan melalui tulisannya. Kita membutuhkan orang-orang seperti bapak agar kedepan, segala permasalahan perbatasan dapat segera diselesaikan.

  2. Assalamu alaikum wr wb Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Ibu terhadap perbatasan, khususnya Kaltara. Sejak lama kami belum lagi menemukan Tokoh yang mengusung masalah-masalah perbatasan dalam tugas tugasnya. Karena itu kami menurunkan sebuah tulisan dengan judul: http://www.wilayahperbatasan.com/hetifah-syaifudian-kalau-bnpp-nggak-mampu-bubar-saja/ Mohon maaf kalau ibu kurang berkenan, karena tanpa konsultasi terlebih dahulu. Kami sejak tahun 2009 telah menjadi penyambung lidah masalah-masalah perbatasan ke siapa saja yang berkenan mau mendengarkannya. Kami juga ada di www.bukuperbatasan.com sebuah upaya mengangkat masalah perbatasan dalam dunia literasi. Juga kami ada di www.wilayahpertahanan.com suatu upaya untuk memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan. Semoga Ibu diberi kesehatan, kekuatan sehingga dapat terus mengelaborasi masalah masalah perbatasan biar suatu saat wilayah itu benar-benar jadi etalase bangsa, menjadi halaman depan bangsa-salam dari kami www.wilayahperbatasan.com

  3. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bu Hetifah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi meskipun dalam situasi yang berbeda. Saya Ari Wibowo warga Samarinda Kaltim mantan Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Islam Samarinda yang kini sudah diambil kembali oleh Pemprov Kaltim. Saya pernah bertemu ibu ketika berkunjung ke RSI Samarinda sekitar tahun 2014 kalau tidak keliru. Alhamdulillah bu, sekarang ibu bisa kembali duduk menjadi anggota DPR RI dimana pemilu yang lalu pun saya memilih ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan situasi ekonomi Kaltim dan Kaltara saat ini dimana ibu juga merasa prihatin dengan kondisi perbatasan khususnya. 1. Jika melihat neraca perdagangan Kaltim yang dirilis oleh BPS, mungkin semua pihak khususnya pemerintah daerah akan berbesar hati karena neraca perdagangannya selalu surplus luar biasa karena dalam perhitungan neraca perdagangan termasuk didalamnya adalah ekspor migas dan minerba. Pernahkah kita berpikir bahwa sektor migas dan minerba lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat saja ?. Jadi menurut saya, sebaiknya sektor tersebut tidak perlu diperhitungkan guna mengetahui kemandirian masyarakat Kaltim. 2. Sebagai anggota masyarakat Kaltim, saya sangat prihatin terhadap potensi daerah yang tidak dikembangkan sedemikian rupa sehingga Kaltim menjadi wilayah yang rentan terhadap tekanan ekonomi. Sebagai contoh sekitar tahun 2011-2012 harga batubara dunia mengalami penurunan yang tajam sampai-sampai banyak pengusaha batubara gulung tikar. Dampaknya mulai terasa pada 2014 dimana arus penumpang di bandara Sepinggan Balikpapan turun drastis hingga mencapai 50% dan sektor-sektor penunjang juga otomatis mengalami penurunan akibat "Multiplier effect" dan juga mengalami kebangkrutan. Itulah gambaran Kaltim yang sesungguhnya. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam namun masyarakatnya tidak mampu menghadapi perubahan global. Ibu bisa bayangkan kalau 80% - 90% bahan kebutuhan pokok Kaltim harus didatangkan dari propinsi lain. Mulai dari beras, gula, minyak makan, sayur mayur, daging sapi, dll. Ibarat keluarga, Kaltim adalah konsumen yang seksi, segala kebutuhan pokoknya harus didatangkan dari luar. Ini semua tidak terlepas dari peran seorang Kepala Daerah yang kurang mempunyai sense of entrepreneurship mulai jaman banjir cup, sawit dan terakhir batubara. Kita bandingkan dengan tetangga kita di Sulawesi Selatan. Hampir 60% kebutuhan pokok Kaltim didatangkan dari Prov. Sulsel dan sisanya didatangkan dari provinsi lain, sementara apa yang dijual Kaltim keluar daerah ? Hampir 90 % hanya berasal dari sektor migas dan minerba. Itupun hasilnya tidak kembali ke Kaltim karena sebagian besar hasilnya hanya lari ke pusat saja dan ke luar negeri. Contoh seperti Banpu dan KPC yang menguasai sektor batubara di Kaltim adalah perusahaan milik Thailand dan Australia. Saran saya ibu sebagai wakil kami di DPR RI adalah memberikan advise kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya selain sektor migas dan minerba serta sawit. Bagaimana orang lain mau datang ke Kaltim bukan hanya sekedar mencari penghidupan sebagai buruh disektor tersebut, melainkan datang membawa modal untuk mengembangkan sektor-sektor lainnya seperti pariwisata, pertanian, kehutanan, industri logam dasar, industri kimia dasar dll. Dulu sewaktu saya masih sekolah dibangku Sekolah Dasar, Guru saya menerangkan bahwa Samarinda sangat terkenal dengan produksi sarungnya, bahkan sarung samarinda bisa masuk dalam botol. Luar biasa sekali karena saat itu saya belum bisa membayangkan seperti apa bentuk sarungnya karena sangat mahal kata guru saya. Mengapa hal semacam ini kurang mendapat perhatian pemerintah ? Kemudian produksi buah Naga di Kaltim sangat terkenal manis dibanding dari daerah lain. Kenapa pemerintah tidak mendorong atau mendatangkan investor untuk mengolah lebih lanjut buah naga menjadi sesuatu yang khas seperti sirup markisa dari Sulsel. Setiap orang datang kesana selalu ingin membeli sirup markisa karena rasanya yang sangat khas dan disukai oleh banyak orang. Di Kuala Lumpur Malaysia saya pernah masuk mesjid Negara yang dijadikan salah satu ikon wisata religi negeri Jiran. Begitu banyak wisatawan mancanegara khususnya yang non muslim sengaja datang kesana untuk melihat dari dekat kehidupan umat Islam Malaysia. Mengapa Islamic Center Samarinda yang jauh lebih megah, mewah dan lebih besar belum bisa dijadikan pusat wisata religi Kaltim seperti halnya mesjid Negara?. Lalu bagaimana dengan Pulau Kumala, Pulau Derawan dan pusat-pusat wisata Kaltim lainnya ? Sekali lagi ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah yang kurang mau membangun infrastruktur di Kaltim. Mohon maaf ibu, masih banyak hal produktif yang dapat di explore lebih jauh dari bumi kaltim. Semoga masukan ini bermanfaat. Terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb Mulyono Ari WIbowo Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. 5 No. 18, RT. 10. Samarinda 75123 Telp. 081254866637

Lihat semua aspirasi