Anggaran DAK 2013 Dialokasikan Rp 29,6 Triliun

Anggaran DAK 2013 Dialokasikan Rp 29,6 Triliun

Jakarta/Senayan, 17/9 – Komisi V DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian Perhubungan, Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementrian Perumahan Rakyat hari ini di Gedung

viagra uk

Nusantara DPR membahas mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana sebesar Rp. 29,6 Triliun dialokasikan untuk DAK bidang infrastruktur Tahun 2013, meningkat hingga lebih dari 4 kali lipat dari tahun ini yang berjumlah Rp. 6,3 Triliun.

Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil kaltim, Hetifah Sjaifudian mengatakan, DAK akan sangat membantu daerah, terutama daerah-daerah tertinggal. “DAK meningkatkan kapasitas pemerintah daerah yang tidak memadai untuk memelihara, meningkatkan, dan membangun infrastruktur daerah yang menjadi kewenangannya,” Papar Hetifah.

Tahun ini, urai Hetifah, dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, pemerintah secara tegas memprioritaskan dan memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah tertinggal dalam pengalokasian anggaran DAK. Adapun bidang infrastruktur meliputi pembangunan pada sub-bidang irigasi, jalan, air minum, dan sanitasi.

Dalam paparannya, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan bahwa Daerah dapat memperoleh kucuran DAK jika memenuhi kriteria umum (KU), kriteria khusus (KK), serta kriteria teknis (KT). Daerah dengan KU atau kapasitas fiskal dibawah rata-rata KU secara nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK. Sedangkan KK meliputi kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan seluruh daerah tertinggal. Karakteristik lain yang tercakup dalam KK adalah daerah perbatasan, daerah rawan bencana, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata. Untuk kriteria teknis didasarkan indikator-indikator teknis yang disusun oleh kementrian terkait bersama DPR.

Tahun depan, sebagaimana diugkapkan Hetifah, Komisi V DPR RI telah berupaya agar daerah tidak perlu lagi untuk terlebih dahulu menyediakan dana pendampingan sebesar 10 % dari nilai DAK. Sebab, banyak APBD yang kemudian terbebani dengan ketentuan ini, terutama bagi daerah yang jelas-jelas kemampuan fiskalnya rendah.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan DAK, Kemen-PU salah satunya mengusulkan agar alokasi DAK harus didasarkan kepada program, dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang infrastruktur PU, dan tidak hanya ditentukan oleh celah fiskal saja.

Selain itu, program atau kegiatan yang didanai DAK juga mesti dituangkan dalam Rencana Definitif (RD) yang menjadi dasar untuk menyusun DIPA daerah. “Mekanisme perencanaan dan pemograman juga akan disesuaikan dengan mekanisme RD, sehingga penetapan paket kegiatan lebih sesuai dengan prioritas dan lebih efektif,” Kata Menteri Djoko Kirmanto.

Akuntabilitas Masih Rendah

Pada tahun 2012 ini, penerima DAK berjumlah 1.790 SKPD (untuk 4 sub bidang) senilai Rp. 6,99 Triliun yang terdiri dari DAK Rp. 6,3 Triliun ditambah Rp. 0,66 Triliun. Hingga 11 September 2012, Kemen-PU mencatat baru sekitar 13,44 % progress fisik yang dilaporkan. Untuk progress keuangan yang dilaporkan sejumlah Rp. 0,65 Triliun (9,36 %).

Rendahnya disiplin serta kualitas pelaporan daerah dalam penggunaan DAK menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI dan mitra kerja. Untuk itu, Komisi V DPR RI mendorong 4 Kementrian terkait untuk lebih berperan pada proses pengaturan (pembuatan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan lain-lain), pembinaan (bimbingan teknis, pelatihan, dan sebagainya), serta pengawasan dan pengendalian.

Anggota Komisi V DPR RI yang juga anggota Fraksi partai Golkar DPR RI, Hetifah, mengatakan pengawasan dan pengendalian dapat meliputi pemberian sanksi untuk memacu akuntabilitas. “Daerah-daerah penerima DAK perlu meningkatka tanggungjawab dalam pelaksanaan DAK,” Ujarnya.

Prioritas Kaltim

Pembangunan daerah tertinggal di Kaltim, seperti daerah terpencil, pedalaman, dan perbatasan masih harus menjadi prioritas pembangunan untuk mewujudkan keterbukaan akses dan membangun interkoneksi / keterhubungan antar daerah. Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Malinau adalah 3 Kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal. Pada tahun 2012 ini, ketiga daerah di wilayah perbatasan yang masih banyak menghadapi kendala infrastruktur hanya mendapat kucuran DAK Rp. 20,7 Milyar.

Menurut Hetifah, tantangan dalam pembangunan kawasan perbatasan sudah menyangkut ancaman kedaulatan, karena tidak sedikit saat ini masyarakat di perbatasan dan wilayah terpencil serta pedalaman di Kalimantan yang tingkat ketergantungannya pada Malaysia sangat besar karena akses yang lebih mudah dan fasilitas infrastruktur dan social-ekonomi yang lebih memadai.

Oleh karena itu, sewajarnya ketiga Kabupaten di Kawasan perbatasan Kalimantan tersebut mendapat DAK yang lebih besar untuk program-program strategis yang diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan di segala bidang.

“Kondisi unik-spesifik daerah juga harus menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam mentapkan indeks harga barang untuk spesifikasi yang ditetapkan. Akibat akses yang sulit, harga barang melambung. Ini tentu harus juga dipertimbangkan dalam menentukan proporsionalitas alokasi DAK,” Kata Hetifah.

Untuk usulan tahun 2013, Komisi V dan Kementrian terkait akan bersama-sama membahas kriteria teknis daerah penerima DAK. Ini pertama kalinya dilakukan mengingat selama ini pengalokasian DAK lebih banyak ditentukan oleh Kemenkeu dan Kementrian terkait saja.Rich Text AreaToolbarBold (Ctrl / Alt + Shift + B)Italic (Ctrl / Alt + Shift + I)Strikethrough (Alt + Shift + D)Unordered list (Alt + Shift + U)Ordered list (Alt + Shift + O)Blockquote (Alt + Shift + Q)Align Left (Alt + Shift + L)Align Center (Alt + Shift + C)Align Right (Alt + Shift + R)Insert/edit link (Alt + Shift + A)Unlink (Alt + Shift + S)Insert More Tag (Alt + Shift + T)Toggle spellchecker (Alt + Shift + N)▼
Toggle fullscreen mode (Alt + Shift + G)Show/Hide Kitchen Sink (Alt + Shift + Z)Add NextGEN GalleryInsert Poll
FormatFormat▼
UnderlineAlign Full (Alt + Shift + J)Select text color▼
Paste as Plain TextPaste from WordRemove formattingInsert custom characterOutdentIndentUndo (Ctrl + Z)Redo (Ctrl + Y)Help (Alt + Shift + H)

Jakarta/Senayan, 17/9 – Komisi V DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian Perhubungan, Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementrian Perumahan Rakyat hari ini di Gedung Nusantara DPR membahas mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana sebesar Rp. 29,6 Triliun dialokasikan untuk DAK bidang infrastruktur Tahun 2013, meningkat hingga lebih dari 4 kali lipat dari tahun ini yang berjumlah Rp. 6,3 Triliun.
Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil kaltim, Hetifah Sjaifudian mengatakan, DAK akan sangat membantu daerah, terutama daerah-daerah tertinggal. “DAK meningkatkan kapasitas pemerintah daerah yang tidak memadai untuk memelihara, meningkatkan, dan membangun infrastruktur daerah yang menjadi kewenangannya,” Papar Hetifah.
Tahun ini, urai Hetifah, dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, pemerintah secara tegas memprioritaskan dan memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah tertinggal dalam pengalokasian anggaran DAK. Adapun bidang infrastruktur meliputi pembangunan pada sub-bidang irigasi, jalan, air minum, dan sanitasi.
Dalam paparannya, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan bahwa Daerah dapat memperoleh kucuran DAK jika memenuhi kriteria umum (KU), kriteria khusus (KK), serta kriteria teknis (KT). Daerah dengan KU atau kapasitas fiskal dibawah rata-rata KU secara nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK. Sedangkan KK meliputi kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan seluruh daerah tertinggal. Karakteristik lain yang tercakup dalam KK adalah daerah perbatasan, daerah rawan bencana, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata. Untuk kriteria teknis didasarkan indikator-indikator teknis yang disusun oleh kementrian terkait bersama DPR.
Tahun depan, sebagaimana diugkapkan Hetifah, Komisi V DPR RI telah berupaya agar daerah tidak perlu lagi untuk terlebih dahulu menyediakan dana pendampingan sebesar 10 % dari nilai DAK. Sebab, banyak APBD yang kemudian terbebani dengan ketentuan ini, terutama bagi daerah yang jelas-jelas kemampuan fiskalnya rendah.
Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan DAK, Kemen-PU salah satunya mengusulkan agar alokasi DAK harus didasarkan kepada program, dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang infrastruktur PU, dan tidak hanya ditentukan oleh celah fiskal saja.
Selain itu, program atau kegiatan yang didanai DAK juga mesti dituangkan dalam Rencana Definitif (RD) yang menjadi dasar untuk menyusun DIPA daerah. “Mekanisme perencanaan dan pemograman juga akan disesuaikan dengan mekanisme RD, sehingga penetapan paket kegiatan lebih sesuai dengan prioritas dan lebih efektif,” Kata Menteri Djoko Kirmanto.
Akuntabilitas Masih Rendah
Pada tahun 2012 ini, penerima DAK berjumlah 1.790 SKPD (untuk 4 sub bidang) senilai Rp. 6,99 Triliun yang terdiri dari DAK Rp. 6,3 Triliun ditambah Rp. 0,66 Triliun. Hingga 11 September 2012, Kemen-PU mencatat baru sekitar 13,44 % progress fisik yang dilaporkan. Untuk progress keuangan yang dilaporkan sejumlah Rp. 0,65 Triliun (9,36 %).
Rendahnya disiplin serta kualitas pelaporan daerah dalam penggunaan DAK menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI dan mitra kerja. Untuk itu, Komisi V DPR RI mendorong 4 Kementrian terkait untuk lebih berperan pada proses pengaturan (pembuatan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan lain-lain), pembinaan (bimbingan teknis, pelatihan, dan sebagainya), serta pengawasan dan pengendalian.
Anggota Komisi V DPR RI yang juga anggota Fraksi partai Golkar DPR RI, Hetifah, mengatakan pengawasan dan pengendalian dapat meliputi pemberian sanksi untuk memacu akuntabilitas. “Daerah-daerah penerima DAK perlu meningkatka tanggungjawab dalam pelaksanaan DAK,” Ujarnya.
Prioritas Kaltim
Pembangunan daerah tertinggal di Kaltim, seperti daerah terpencil, pedalaman, dan perbatasan masih harus menjadi prioritas pembangunan untuk mewujudkan keterbukaan akses dan membangun interkoneksi / keterhubungan antar daerah. Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Malinau adalah 3 Kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal. Pada tahun 2012 ini, ketiga daerah di wilayah perbatasan yang masih banyak menghadapi kendala infrastruktur hanya mendapat kucuran DAK Rp. 20,7 Milyar.
Menurut Hetifah, tantangan dalam pembangunan kawasan perbatasan sudah menyangkut ancaman kedaulatan, karena tidak sedikit saat ini masyarakat di perbatasan dan wilayah terpencil serta pedalaman di Kalimantan yang tingkat ketergantungannya pada Malaysia sangat besar karena akses yang lebih mudah dan fasilitas infrastruktur dan social-ekonomi yang lebih memadai.
Oleh karena itu, sewajarnya ketiga Kabupaten di Kawasan perbatasan Kalimantan tersebut mendapat DAK yang lebih besar untuk program-program strategis yang diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan di segala bidang.
“Kondisi unik-spesifik daerah juga harus menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam mentapkan indeks harga barang untuk spesifikasi yang ditetapkan. Akibat akses yang sulit, harga barang melambung. Ini tentu harus juga dipertimbangkan dalam menentukan proporsionalitas alokasi DAK,” Kata Hetifah.
Untuk usulan tahun 2013, Komisi V dan Kementrian terkait akan bersama-sama membahas kriteria teknis daerah penerima DAK. Ini pertama kalinya dilakukan mengingat selama ini pengalokasian DAK lebih banyak ditentukan oleh Kemenkeu dan Kementrian terkait saja.
Path: