Paripuna Metro TV

Ambang Batas Capres Bisa Voting

 

Metrotvnews.com, Jakarta: Hanya satu isu krusial yang diprediksi berujung pada penggunaan metode voting dalam pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, yakni mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Hal itu dikemukakan anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, di Jakarta, Rabu 3 Mei 2017.

Empat isu krusial lainnya, seperti sistem pemilu, ambang batas parlemen, konversi suara ke kursi, dan penambahan jumlah kursi anggota dewan, dinilainya masih bisa menemukan jalan tengah.

“Saya rasa yang paling alot itu ialah presidential threshold karena pilihannya 0% atau 20%. Kalau yang lain, saya rasa ada jalan tengahnya,” ujar Hetifah.

Saat ini, RUU tentang Penyelenggara Pemilu ada di level tim perumus dan tim sinkronisasi. Ada 18 isu krusial di dalamnya yang sudah mulai mengerucut. Selanjutnya seluruh fraksi di pansus akan kembali intensif melakukan pengambilan keputusan pada 14 Mei mendatang.

Mengenai presidential threshold, tujuh fraksi sepakat 0%, sedangkan tiga fraksi lainnya, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai NasDem, berpandangan tetap ingin 20%.

Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas Khairul Fahmi mengatakan kompromi sangat mungkin terjadi dalam politik.

“Hanya saja dalam menentukan pilihan kebijakan, partai politik mesti lebih mengedepankan kepentingan konstitusional dan perbaikan sistem pemilu kita ke depan. Jangan sekadar menyelamatkan kepentingan kelompok,” ujarnya.

*) Sumber : Media Indonesia

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Bu tolong di bantu kami dr guru honor TKK SMA d kutai barat, sejak kami bernaung di bawah Pemrrintah Prop. Kaltim hidup kami susah, gaji kami d potong drastis hidup kami benar2 susah bu, harus terus pinjam uang kesana kesini utk kebutuhan sehari2, sedangkan biaya hidup di Kutai Barat sangat mahal..tolong kami y bu biar nasib para guru TKK SMA d Kutai Barat bs lebih baik..

  2. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  3. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

Lihat semua aspirasi