Alternatif Pembiayaan di Perguruan Tinggi

Data statistik mengungkap, 59,8 persen siswa lulusan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA) tidak meneruskan jenjang pendidikan tinggi. Seperti yang sudah diberitakan di situs ini, bahwa masalah tersebut berakar karena terjadi kesenjangan, akibat mahalnya biaya pendidikan di PT, sehingga hanya segelintir orang yang mampu meraih pendidikan tinggi (baca: http://hetifah.com/artikel/hetifah-%E2%80%9Cptn-jangan-orientasinya-komersil-saja%E2%80%9D.html).

Faktanya memang demikian. Bahwa dari populasi mahasiswa yang terserap di perguruan tinggi (PT) di tahun 2008, hanya 4% mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. Sementara di tahun 2009, kenaikannya hanya 2%, yakni 6% mahasiswa dari keluarga miskin. Kondisi inilah yang seharusnya diperlukan kebijakan keberpihakan (affirmative policy) melalui berbagai instrumen, salah satu instrumen adalah regulasi yang dituangkan dalam PP 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengandalkan pemerintah saja tentu tidak cukup. Program Beasiswa Bidik Misi yang diperuntukan untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk masuk ke PT, belum cukup menuntaskan masalah ini. Dalam sebuah artikel di Media Indonesia (Senin, 18 Oktober 2010), pengamat pendidikan Amich Alhumami memberikan alternatif pembiayaan untuk lulusan sekolah menengah atas dari keluarga kurang mampu yang ingin melanjutkan ke PT.

Sebenarnya alternatif pembiayaan yang diutaran Amich bukan baru, tetapi boleh jadi dijadikan role model untuk semua pihak. Ada dua model penggalian sumber pembiayaan yang patut dipertimbangkan. Pertama, menjalin kerjasama dengan pusat-pusat industri dan dunia usaha melalui pengembangan berbagai kegiatan produktif yang mendatangkan keuntungan ekonomi. Kedua, menggalang dana eksternal yang bersumber dari perorangan, terutama pengusaha sukses atau lembaga-lembaga independent yang memiliki potensi dana berlimpah.

Indonesia memiliki banyak pengusaha sukses yang memiliki bisnis raksasa, sehingga sebetulnya tidak sulit untuk diminta mendonasikan sebagian kekayaannya untuk membantu mereka yang kurang mampu. Memang, saat ini diam-diam banyak pengusaha yang sudah melakukannya. Headhunter dari perusahaan raksasa seringkali mencari lulusan SMA yang memiliki nilai terbaik, langsung diberikan beasiswa dengan ikatan dinas jika lulus di PT nanti. Program corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan beberapa perusahaan juga sudah banyak yang melakukannya. Alangkah baiknya jika model seperti headhunter atau CSR tersebut dikordinasikan oleh pemerintah. Sebab, pemerintah tahu data-data lulusan SMA dan juga latar belakangan siswa.

Pengalangan dana via pengusaha atau perusahaan semacam itu juga lazim dilakukan di Amerika dan Eropa. Selain subsidi dari pemerintah, sumber pembiayaan pendidikan didapat dari hasil bisnis dan pelayanan jasa (penelitian, konsultasi) serta donasi dari individu dan lembaga swasta. Di Amerika, jika subsidi pemerintah hanya diberikan antara 39,5% sampai 48,6%, maka donasi yang terkumpul mampu menyumbang 20,0% hingga 22,2% persen, sehingga mereka yangn kurang mampu bisa melanjutkan ke PT.

Jika pemerintah mampu melegitimasi dan menjadi koordinator donatur dari pihak swasta, pemerintah bisa membuat kompensasi. Bisa berupa pengurangan beban pajak, bisa pula pemerintah memberikan intensif lain agar pengusaha lain bisa turut andil menjadi donatur tetap bagi mereka yang kurang mampu.

Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta, Ahmad Baedowi juga memberikan gagasan sebagaimana yang sudah dilakukan di California, Amerika Serikat. Negara bagian Amerika Serikat ini telah menjalankan skema pinjaman lunak pada bank bagi para mahasiswa yang kurang mampu. Gagasan tersebut dikenal dengan nama student loan. Apa yang dilakukan di California kini menjadi inspirasi bagi PT lain di Amerika untuk bekerjasama dengan perbankan.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Terima kasih banyak bapak Harmen Batubara, atas dukungan melalui tulisannya. Kita membutuhkan orang-orang seperti bapak agar kedepan, segala permasalahan perbatasan dapat segera diselesaikan.

  2. Assalamu alaikum wr wb Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Ibu terhadap perbatasan, khususnya Kaltara. Sejak lama kami belum lagi menemukan Tokoh yang mengusung masalah-masalah perbatasan dalam tugas tugasnya. Karena itu kami menurunkan sebuah tulisan dengan judul: http://www.wilayahperbatasan.com/hetifah-syaifudian-kalau-bnpp-nggak-mampu-bubar-saja/ Mohon maaf kalau ibu kurang berkenan, karena tanpa konsultasi terlebih dahulu. Kami sejak tahun 2009 telah menjadi penyambung lidah masalah-masalah perbatasan ke siapa saja yang berkenan mau mendengarkannya. Kami juga ada di www.bukuperbatasan.com sebuah upaya mengangkat masalah perbatasan dalam dunia literasi. Juga kami ada di www.wilayahpertahanan.com suatu upaya untuk memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan. Semoga Ibu diberi kesehatan, kekuatan sehingga dapat terus mengelaborasi masalah masalah perbatasan biar suatu saat wilayah itu benar-benar jadi etalase bangsa, menjadi halaman depan bangsa-salam dari kami www.wilayahperbatasan.com

  3. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Bu Hetifah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi meskipun dalam situasi yang berbeda. Saya Ari Wibowo warga Samarinda Kaltim mantan Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Islam Samarinda yang kini sudah diambil kembali oleh Pemprov Kaltim. Saya pernah bertemu ibu ketika berkunjung ke RSI Samarinda sekitar tahun 2014 kalau tidak keliru. Alhamdulillah bu, sekarang ibu bisa kembali duduk menjadi anggota DPR RI dimana pemilu yang lalu pun saya memilih ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan situasi ekonomi Kaltim dan Kaltara saat ini dimana ibu juga merasa prihatin dengan kondisi perbatasan khususnya. 1. Jika melihat neraca perdagangan Kaltim yang dirilis oleh BPS, mungkin semua pihak khususnya pemerintah daerah akan berbesar hati karena neraca perdagangannya selalu surplus luar biasa karena dalam perhitungan neraca perdagangan termasuk didalamnya adalah ekspor migas dan minerba. Pernahkah kita berpikir bahwa sektor migas dan minerba lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat saja ?. Jadi menurut saya, sebaiknya sektor tersebut tidak perlu diperhitungkan guna mengetahui kemandirian masyarakat Kaltim. 2. Sebagai anggota masyarakat Kaltim, saya sangat prihatin terhadap potensi daerah yang tidak dikembangkan sedemikian rupa sehingga Kaltim menjadi wilayah yang rentan terhadap tekanan ekonomi. Sebagai contoh sekitar tahun 2011-2012 harga batubara dunia mengalami penurunan yang tajam sampai-sampai banyak pengusaha batubara gulung tikar. Dampaknya mulai terasa pada 2014 dimana arus penumpang di bandara Sepinggan Balikpapan turun drastis hingga mencapai 50% dan sektor-sektor penunjang juga otomatis mengalami penurunan akibat "Multiplier effect" dan juga mengalami kebangkrutan. Itulah gambaran Kaltim yang sesungguhnya. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam namun masyarakatnya tidak mampu menghadapi perubahan global. Ibu bisa bayangkan kalau 80% - 90% bahan kebutuhan pokok Kaltim harus didatangkan dari propinsi lain. Mulai dari beras, gula, minyak makan, sayur mayur, daging sapi, dll. Ibarat keluarga, Kaltim adalah konsumen yang seksi, segala kebutuhan pokoknya harus didatangkan dari luar. Ini semua tidak terlepas dari peran seorang Kepala Daerah yang kurang mempunyai sense of entrepreneurship mulai jaman banjir cup, sawit dan terakhir batubara. Kita bandingkan dengan tetangga kita di Sulawesi Selatan. Hampir 60% kebutuhan pokok Kaltim didatangkan dari Prov. Sulsel dan sisanya didatangkan dari provinsi lain, sementara apa yang dijual Kaltim keluar daerah ? Hampir 90 % hanya berasal dari sektor migas dan minerba. Itupun hasilnya tidak kembali ke Kaltim karena sebagian besar hasilnya hanya lari ke pusat saja dan ke luar negeri. Contoh seperti Banpu dan KPC yang menguasai sektor batubara di Kaltim adalah perusahaan milik Thailand dan Australia. Saran saya ibu sebagai wakil kami di DPR RI adalah memberikan advise kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya selain sektor migas dan minerba serta sawit. Bagaimana orang lain mau datang ke Kaltim bukan hanya sekedar mencari penghidupan sebagai buruh disektor tersebut, melainkan datang membawa modal untuk mengembangkan sektor-sektor lainnya seperti pariwisata, pertanian, kehutanan, industri logam dasar, industri kimia dasar dll. Dulu sewaktu saya masih sekolah dibangku Sekolah Dasar, Guru saya menerangkan bahwa Samarinda sangat terkenal dengan produksi sarungnya, bahkan sarung samarinda bisa masuk dalam botol. Luar biasa sekali karena saat itu saya belum bisa membayangkan seperti apa bentuk sarungnya karena sangat mahal kata guru saya. Mengapa hal semacam ini kurang mendapat perhatian pemerintah ? Kemudian produksi buah Naga di Kaltim sangat terkenal manis dibanding dari daerah lain. Kenapa pemerintah tidak mendorong atau mendatangkan investor untuk mengolah lebih lanjut buah naga menjadi sesuatu yang khas seperti sirup markisa dari Sulsel. Setiap orang datang kesana selalu ingin membeli sirup markisa karena rasanya yang sangat khas dan disukai oleh banyak orang. Di Kuala Lumpur Malaysia saya pernah masuk mesjid Negara yang dijadikan salah satu ikon wisata religi negeri Jiran. Begitu banyak wisatawan mancanegara khususnya yang non muslim sengaja datang kesana untuk melihat dari dekat kehidupan umat Islam Malaysia. Mengapa Islamic Center Samarinda yang jauh lebih megah, mewah dan lebih besar belum bisa dijadikan pusat wisata religi Kaltim seperti halnya mesjid Negara?. Lalu bagaimana dengan Pulau Kumala, Pulau Derawan dan pusat-pusat wisata Kaltim lainnya ? Sekali lagi ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah yang kurang mau membangun infrastruktur di Kaltim. Mohon maaf ibu, masih banyak hal produktif yang dapat di explore lebih jauh dari bumi kaltim. Semoga masukan ini bermanfaat. Terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb Mulyono Ari WIbowo Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. 5 No. 18, RT. 10. Samarinda 75123 Telp. 081254866637

Lihat semua aspirasi