2011-2012 Pemerintah Prioritaskan Kenaikan Dana BOS

HETIFAH: “Seharusnya pemerintah mengungkapkan hal-hal yang realistis dan mampu menunjukkan kesungguhan untuk memecahkan segala permasalahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan.”

JAKARTA, (18/8)- Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada kesempatan menyampaikan pidato pokok-pokok kebijakan dan RAPBN 2012 pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2011-2012 di Gedung Nusantara Majelis Permusyawaratan Rakyat Jakarta, mengatakan bahwa pemerintah  berencana menaikkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi Rp 23,6 triliun pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2012. Anggaran ini mengalami kenaikan sebanyak Rp 6,8 triliun atau 40,5 persen dari pagu APBN-P tahun ini.

Presiden SBY menyampaikan, alokasi dana BOS tersebut merupakan bagian dari dana penyesuaian yang mencapai Rp 58,4 triliun yang mengalami peningkatan Rp 3,9 triliun dari pagu APBN-P 2011 Rp 54,5 juta. Dana penyesuaian ini, kata Presiden, dimaksudkan sebagai stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti kewajiban daerah untuk menyediakan dana pendidikan BOS daerah.

“Saya mendengar ada  permasalahan dalam penyelenggaraan dana BOS ke daerah pada tahun ini. Saya tidak ingin perolehan dana BOS bagi anak-anak yang berhak mendapatkannya menjadi terlambat. Saya berharap pada tahun mendatang hal-hal yang menghambat penyaluran dana BOS harus ditiadakan,” kata Presiden SBY.

Dari pihak Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) melansir bahwa di APBN 2012 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk anggaran prioritas pendidikan.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, anggaran pendidikan pada 2012 direncanakan sebesar Rp286,6 triliun atau 20,2 persen dari APBN. Sementara khusus alokasi anggaran yang dikelola Kemendiknas mencapai Rp57,8 triliun. Anggaran di Kemendiknas ini terbesar ketiga setelah Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Sesuai dengan arahan presiden, ujarnya, maka fokus utama pemakaian anggaran negara tahun depan ialah untuk BOS yang mencapai Rp23,6 triliun bagi seluruh siswa SD dan SMP. Berdasarkan data, BOS 2011 mencapai Rp16,8 triliun sementara BOS 2010 Rp11 triliun. Mendiknas menjelaskan, kenaikan anggaran ini untuk mengejar target pemakaian BOS untuk mengkover 100 % dana operasional.

“Saat ini masih mengkover 60 -70 persen,” katanya usai upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 66 di Gedung Kemendiknas.

Mendiknas menjamin, 2012 nanti tidak boleh ada pungutan yang dilakukan sekolah karena dana BOS sudah 100 persen. Namun untuk saat ini Kemendiknas mengakui realitas dilapangan masih banyak sekolah yang melakukan pungutan. M Nuh menegaskan, walaupun dana BOS naik namun hal tersebut bukan untuk meniadakan BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Katanya, BOS daerah tetap ada untuk lebih menjamin kualitas pendidikan di daerah.

Terkait dengan masih telatnya penyaluran, M Nuh menyatakan, dirinya lebih cocok apabila dimasukkan ke kas provinsi. Pasalnya jika masuk ke provinsi maka dana yang disalurkan ke sekolah termasuk dana hibah yang tidak memerlukan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang tidak semua sekolah mampu membuatnya. Sementara jika masuk ke kas kabupaten/kota harus ada RKA dimana perlu pendampingan dulu dalam penyalurannya. “Kalau saya sih lebih sreg mekanisme hibah,” lugasnya.

Anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian berpendapat, pihaknya setuju apabila dana BOS menjadi prioritas karena dapat mendukung program wajib belajar sembilan tahun. Namun dana yang meningkat itu harus diimbangi dengan sanksi yang tegas.

Kemendiknas juga harus menjamin anggota masyarakat baik orangtua murid atau guru yang mengadukan penyimpangan BOS dijamin perlindungannya. “Selama ini mereka diintimasi agar seolah-olah BOS tidak ada pungutan,” ungkapnya.

Hetifah menambahkan, mekanisme penyaluran memang menjadi masalah besar pada tahun ini padahal jika dibandingkan penyalurannya di 2010 persentase penyimpangannya hanya tiga persen. Kalau pun memang provinsi yang menjadi tujuan utama dana transfer BOS dari kas negara maka harus dari sekarang petunjuk teknisnya dibuat agar pelaksanannya tidak terburu-buru. Selain itu juga harus disiapkan antisipasi apabila ada terjadi hambatan penyaluran kembali.

Plt Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendiknas Suyanto menyebut, satuan biaya (unit cost) BOS per siswa juga mengalami kenaikan. Yakni, dalam RAPBN 2012 untuk jenjang SD unit costnya mencapai Rp580.000 per anak per tahun untuk 28 juta anak SD. Sementara untuk SMP terdapat 10,3 juta siswa dengan unit cost Rp710.000 per anak per tahun. Jika dibandingkan dengan BOS 2011, unit cost untuk jenjang SD sebanyak Rp398.000 per anak per tahun. Sementara alokasi satuan biaya jenjang SMP Rp571 ribu per anak per tahun.

Putus Sekolah Karena Ketiadaan Biaya

Dikutip dari Kompas.com, naiknya anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 hingga mencapai Rp 20 triliun, menumbuhkan harapan agar penggunaan anggaran dapat benar-benar memberikan kontribusi besar pada pembangunan dunia pendidikan. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan yakin menyatakan bahwa pendidikan saat ini sudah menyentuh kalangan berpenghasilan rendah. Namun, hal ini ditanggapi anggota Komisi X, Hetifah Sjaifudian, sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Kenyataannya, masih adanya keluhan tingginya biaya pendidikan dan anak-anak putus sekolah karena alasan ekonomi.

Hetifah Sjaifudian menilai, pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI,  di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2011), hanya membuai masyarakat dengan hal-hal positif. Khususnya, pernyataan yang mengklaim keberhasilan dalam membuka akses pelayanan publik, seperti pendidikan untuk semua.

“Menurut saya pidato SBY sangat membuai dengan hal-hal positif. Seakan-akan pemerintah sudah berhasil menyajikan akses pendidikan yang murah dan berkualitas untuk semua, khususnya masyarakat miskin,” kata Hetifah kepada Kompas.com, Selasa (16/8/2011).

Hetifah mengatakan, pidato Presiden seakan-akan mencerminkan jika pemerintahannya tidak ingin dikatakan gagal. Padahal, dalam realitasnya, kata dia, masyarakat kini terus menjerit dengan biaya pendidikan yang semakin mahal. Oleh karena itu, ia menyesalkan pidato yang disampaikan oleh Presiden karena tidak realiastis dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat.

Seharusnya, menurut dia, pidato kenegaraan mengungkapkan hal-hal yang realistis dan mampu menunjukkan kesungguhan untuk memecahkan segala permasalahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan.

“Contohnya, bagaimana kita merasakan biaya pendidikan yang semakin mahal mahal. Banyak masyarakat miskin menjerit karenanya, kenapa SBY tidak merasakan itu,” kata Hetifah.

Meskipun, lanjutnya, Presiden sempat menyebutkan beberapa kendala dalam mewujudkan pendidikan murah dan berkualitas untuk semua. “Pemerintah hampir gagal menyajikan akses pendidikan untuk semua, yang murah dan berkualitas. Pemerintah hampir gagal dan menurut saya lebih cenderung ke gagal,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden menyatakan bahwa saat ini, pendidikan sudah bisa diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, hal ini ditunjang dengan semakin membaiknya keuangan negara.

Sementara itu, dalam pernyataannya kemarin, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh mengungkapkananggaran sebesar sekitar Rp 57 triliun yang didapatkan kementeriannya akan difokuskan untukmeningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan. Sepertipenyediaan BOS bagi siswa setingkat SD dan SMP dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang kurang layak di berbagai pelosok desa.

“Saya ingin memastikan porsi besar terlebih dahulu. Paling pokok yaitu BOS, karena porsinya naik sekitar Rp 3 triliun atau menjadi Rp  23 triliun. Dana BOS tahun depan akan mengcover 100 persen biaya operasional sekolah,” ujarnya, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (17/8/2011)

sumber:

http://edukasi.kompas.com/read/2011/08/16/15231130/pidato-sby-soal-pendidikan-hanya-quot-buaian-quot

http://edukasi.kompas.com/read/2011/08/18/09322313/Kemdiknas.Harus.Tentukan.Prioritas

http://diksia.com/2011/08/2011-2012-pemerintah-prioritaskan-kenaikan-dana-bos/

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Selamat pagi Ibu. Kami mengalami hal ini. Begini Ibu, redaksional kami: 1. Kami adalah melompok tani yang tergabung dalam KSU Mitra Sawit Lestari (Misale) menjalin perjanjian plasma inti. Perjanjian plasma inti merupakan kemitraan dengan pola inti-plasma. Dasar hukum mengenai kemitraan dengan pola inti plasma dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 27) dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Menurut hukum koperasi diwakili oleh para pengurusnya (pasal 30 ayat [2] huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi). Bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani inti plasma tersebut bisa ada dua kemungkinan, yaitu: • Koperasi selaku kuasa; menandatangani perjanjian mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau • Koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma. 2. Luas kebun plasma adalah 120 hektare area loa haur desa tengin baru sepaku penajam paser utara. 3. Kebun kami dibangun dengan pinjaman bank niaga dengan agunan berupa surat kepemilikan tanah (skt) senilai kurang lebih 6 m. 4. Umur tanam sawit kami 9 tahun. 5. Sejak bulan mei 2017, area tersebut di jadikan objek hukum oleh Dinas Kehutanan Provinsi sebagai Tahura berdasar keputusan PN Tanah Grogot. Bagaimana kami mengurus hal ini Ibu? Mohon advicenya..🙏 WA kami 081253463080

  2. Assalamualaikum ibu, saya dari perwakilan komunitas musik samarinda yang tergabung dalam komunitas musik borneo metalcamp, ingin mengajukan proposal kepada ibu sebagai donatur.. Apabila di izinkan kita ingin mengirim proposal.. Mohon di respon ibu.. Wassalamualaikum

  3. Selamat Hari Kartini untuk Ibu Hetifah Semangat dan Teruslah mendorong keterlibatan peran perempuan dalam keterwakilannya di Parlemen. Sebab tanpa perempuan, maka demokrasi kita masih stagnan. Salam Kartini Indonesia !!! Selamat Berjuang ! Selamatkan Perempuan Indonesia dari Ketertindasan...

Lihat semua aspirasi